Baca juga: Warga Turki Gelar Protes dan Penangkapan dalam Kerusuhan Anti-Suriah

Para pengunjuk rasa menuduh adanya diskriminasi dan favoritisme yang menguntungkan pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina. Partai Hasina, Liga Awami, memimpin gerakan kemerdekaan.

Setelah protes tahun 2018, pemerintah menghentikan sistem kuota tersebut, namun kembali menerapkannya pada bulan Juni tahun ini setelah ada putusan dari Pengadilan Tinggi yang menanggapi banding dari keluarga veteran.

Kejaksaan Agung Bangladesh akan membuat keputusan pada 7 Agustus setelah pemerintah juga mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut.