Soal Dewan HAM PBB, Pigai: Prabowo Presiden RI Pertama Pimpin Lembaga Multilateral Dunia

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 2 Feb 2026, 18:06
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Menteri HAM Natalius Pigai saat rapat dengan DPR RI, Senin, 2 Februari 2026. Menteri HAM Natalius Pigai saat rapat dengan DPR RI, Senin, 2 Februari 2026. (YouTube TVR Parlemen)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bangga Indonesia bisa terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Menurut dia, hal itu merupakan prestasi besar Kementerian HAM.

Pigai menilai, capaian ini prestisius lantaran RI belum pernah memimpin lembaga multilateral dunia sepanjang 80 tahun merdeka.

"Saya sendiri bangga Kemenham bisa menghadirkan prestasi yang prestisius di tengah-tengah kementerian yang baru," ujar Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Februari 2026.

Menurut Pigai, capaian Indonesia di Dewan HAM PBB itu sulit ditandingi dalam waktu dekat. Apabila ada pihak yang ingin menyaingi prestasi itu, maka perlu menunggu puluhan tahun ke depan.

"Kalau ada yang mau menyaingi ya nanti kita lihat 50 tahun lagi, apakah kita akan jadi Sekjen PBB. Karena hari ini yang kita raih adalah di bawah nomor dua, di bawah Sekjen PBB," tuturnya.

Apalagi, kata Pigai, sepanjang 80 tahun Indonesia merdeka, belum pernah ada presiden RI yang memimpin lembaga multilateral dunia seperti yang terjadi saat ini.

"80 tahun RI merdeka, begitu banyak presiden, baru Prabowo Subianto presiden RI pertama kali memimpin lembaga multilateral dunia, yaitu Presiden Dewan HAM PBB," paparnya.

Capaian ini disebut sebagai rekor baru bagi Indonesia di panggung internasional. Pigai memastikan, sebelumnya Indonesia bahkan belum pernah memimpin kawasan Asia Pasifik, apalagi lembaga di bawah naungan PBB.

"Baru pertama pecah rekor memimpin dunia. Asia Pasifik saja tidak pernah kita pimpin, ini baru pertama, lembaga PBB lagi," kata dia.

Pigai menyebut, pencapaian itu tak lepas dari kerja keras Kementerian HAM serta dukungan Komisi XIII DPR RI.

x|close