Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai curhat ke DPR RI. Ia mengaku kehabisan uang pribadi guna membantu korban bencana, lantaran tak ada bantuan sosial yang diberikan negara.
Ini disampaikan Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR, Senin, 2 Februari 2026.
Menurut Pigai, ada keterbatasan anggaran di Kementerian HAM. Kemudian, sistem penganggaran di Indonesia masih mengandalkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
"Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami enggak bisa. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu, tidak bisa," kata Pigai.
"Saya sendiri uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara," imbuhnya.
Pigai mengeluh dirinya yang bukan seorang pengusaha yang bisa merogoh kocek pribadi. Pigai mengaku seorang aktivis yang hidup pas-pasan.
"Nah, kalau saya pengusaha sih bolehlah, saya bisa ambil dari uang pribadi. Saya kan aktivis, pak. Hidup menderita sekian lama, saya juga untuk masa depan, simpan juga kan," tuturnya.
Walau begitu, Pigai menilai, untuk anggaran penanganan kasus di Kementerian HAM sudah cukup.
"Kalau penanganan kasus sudahlah, kami sudah punya anggaran cukup. Terima kasih banyak sudah dikasih. Kapan saja, kecuali kalau Kementerian HAM tidak menangani kasus, boleh dimaki-maki, Pak. Boleh dimarah-marah. Karena kami ada anggaran mau penanganan konflik sosial, ras, etnik, agama kami sudah ada anggaran," tandasnya.
Menteri HAM Natalius Pigai saat rapat dengan DPR RI, Senin, 2 Februari 2026. (YouTube TVR Parlemen)