Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen di 2025, AHY: Tetap Positif di Tengah Gejolak Geopolitik

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 5 Feb 2026, 16:55
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
AHY AHY (NTVNews.id/Adiansyah)

Ntvnews.id, Jakarta - Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sebuah capaian yang patut diapresiasi di tengah dinamika geopolitik global yang penuh tantangan.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga meski dunia dihadapkan pada berbagai ketegangan geopolitik, termasuk konflik dan perang yang berdampak langsung pada stabilitas global.

"Tentu kita bersyukur jika Indonesia ekonominya bisa terus tumbuh secara positif di tengah-tengah dinamika geopolitik yang juga tidak mudah bagi negara-negara termasuk Indonesia untuk menavigasi banyak gejolak ketika ada ketegangan geopolitik termasuk perang," ucap AHY usai memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Strategis Program Transformasi Transmigrasi Tahun 2026 di Kantor KemenkoInfra, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.

AHY menegaskan, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai faktor penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Mulai dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, hingga kinerja ekspor-impor, semuanya diupayakan tetap tumbuh seimbang agar ekonomi nasional terus bergerak positif.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurutnya, Indonesia tengah berada pada fase krusial untuk memanfaatkan bonus demografi yang jendelanya sangat terbatas.

"Kita berupaya untuk menjadikan bonus demografi sebagai modal besar kita untuk keluar dari yang sering disebut sebagai middle income trap, jebakan kelas menengah, dan kita berharap bisa naik kelas menjadi negara yang berpendapatan tinggi pada saatnya nanti, dan ini harus kita kejar melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi," terangnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari angka semata. Pemerataan dan keadilan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, agar tidak ada masyarakat yang tertinggal, terutama mereka yang masih berada dalam kondisi prasejahtera dan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga: BPS Catat Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11 Persen Sepanjang 2025

AHY <b>(NTVNews.id/Adiansyah)</b> AHY (NTVNews.id/Adiansyah)

Baca Juga: Soal Gentengisasi, AHY: Ada Namanya BSPS, Ini Bisa Dikatakan Semacam Program Bedah Rumah

Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun merata di seluruh wilayah Indonesia. Tidak boleh ada kawasan yang tertinggal, termasuk wilayah Indonesia timur dan Papua.

"Kami juga berupaya agar infrastruktur itu juga terus menjangkau berbagai atau semua daerah khususnya yang saat ini terkategori 3T; terluar, tertinggal, terdepan, termasuk kawasan perbatasan," ujar AHY.

Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan menekan biaya logistik nasional, pemerintah terus memperkuat konektivitas infrastruktur, baik darat, laut, maupun udara. Sebagai negara kepulauan, penguatan sektor maritim dan penerbangan dinilai sangat krusial agar biaya pembangunan dan distribusi bisa lebih efisien.

Selain itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga menjadi perhatian, mulai dari pembangunan perumahan rakyat, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja. Infrastruktur, menurut AHY, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang kerja baru.

Dikaitkan dengan transmigrasi, AHY menegaskan bahwa kawasan transmigrasi tidak dapat berkembang secara mandiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dalam penyediaan infrastruktur dasar, konektivitas fisik dan digital, serta penataan agraria dan tata ruang yang berkelanjutan.

"Itulah mengapa kementerian transmigrasi berada dalam satu koordinasi di bawah kemenko infrastruktur karena pada akhirnya perlu infrastruktur dasar, perlu konektivitas baik fisik maupun digital, termasuk juga perlu penanganan pemanfaatan lahan atau agraria serta tata ruang yang juga lebih resiliens, lebih punya daya tahan dan punya potensi yang baik untuk dikembangkan ke depan. Saya rasa itu. Jadi kita terus dukung," tutup AHY.

x|close