Mentrans M Iftitah Sulaiman Suryanagara (NTVNews.id/Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan bahwa arah pertumbuhan ekonomi nasional yang dikehendaki Presiden RI bukan sekadar mengejar angka statistik semata, melainkan harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi rakyat.
Menurut Mentrans, Presiden secara konsisten menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat daya beli rakyat.
"Tekanannya pertumbuhan ekonomi itu bukan sekadar angka-angka. Kami selalu memberikan contoh misalkan maluku utara. Sekarang pertumbuhan ekonomi itu 32%, cukup fantastis bahkan 4 kali lipat dari target nasional," ujar Mentrans usai memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Strategis Program Transformasi Transmigrasi Tahun 2026 di Kantor KemenkoInfra, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.
Mentrans menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang pro rakyat harus mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal, khususnya di kawasan transmigrasi. Untuk itu, penguatan vokasi, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor krusial.
“Maka bagaimana pertumbuhan ekonomi yang pro rakyat itu tentu saja pertumbuhan ekonomi yang membuka lebih banyak lapangan kerja untuk masyarakat lokal," ungkapnya.
Baca Juga: Lebih dari 13 Ribu Transmigran Terima Sertifikat Hak Milik, Kementrans Pastikan Kepastian Lahan
AHY dan M Iftitah Sulaiman (NTVNews.id/Adiansyah)
Ia menambahkan, kehadiran investasi harus dibarengi dengan penyiapan SDM unggul agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.
Tak hanya soal bekerja, Mentrans juga menekankan pentingnya standar upah yang layak. Upah yang adil akan mendorong daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pertumbuhan ekonomi juga itu kan empat pilar; ada daya beli masyarakat konsumen, kemudian government spending belanja pemerintah, kemudian investasi sendiri termasuk adalah selisih ekspor dan impor atau produktivitas. Jadi biasanya pertumbuhan ekonomi yang sekedar tinggi angka-angka itu biasanya tinggi di investasi dan produksi, tapi daya beli masyarakatnya sangat rendah," terangnya.
Mentrans menegaskan bahwa kawasan transmigrasi harus menjadi contoh pertumbuhan ekonomi inklusif. Negara harus hadir lebih awal dengan menyiapkan SDM yang mendampingi dan membersamai masyarakat agar mereka tidak merasa ditinggalkan dalam arus pembangunan.
"Nah inilah bedanya dengan investasi biasa. Maka di kawasan transmigrasi itu harus ada, hadir lebih dulu SDM-SDM unggul mendampingi membersamai masyarakat supaya masyarakat betul-betul tidak merasa ditinggalkan. Negara hadir di tiap-tiap ekosistem ekonomi baru di indonesia ini," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
