DBH Dipotong Rp15 Triliun, Pramono Akui Kenaikan Insentif RT/RW Tertunda

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa rencana kenaikan insentif bagi pengurus RT dan RW belum dapat direalisasikan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun.

Menurut Pramono, pemangkasan tersebut membuat ruang fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi terbatas. Meski demikian, ia memastikan komitmennya untuk tetap menindaklanjuti rencana kenaikan insentif tersebut.

“Karena kemarin dana kita kan DBH-nya dipotong Rp15 triliun, ruang fiskalnya menjadi sempit. Tetapi, saya akan tetap menindaklanjutinya,” ujarnya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat 20 Februari 2026, dilansir Antara.

Rano Karno dan Pramono Anung (Humas Pemprov DKI)

Selain persoalan insentif RT/RW, Pramono juga menegaskan akan melanjutkan program pemasangan kamera pengawas (CCTV) yang sempat dijanjikannya saat berkampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran kenaikan insentif RT dan RW dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan distribusi insentif yang telah disesuaikan ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2025.

Baca Juga: Pramono: Revitalisasi Taman Semanggi Gak Pakai APBD

Rano menjelaskan, insentif untuk RT direncanakan naik sekitar 25 persen dari Rp2 juta menjadi sekitar Rp2,5 juta per bulan. Sementara itu, insentif untuk RW akan meningkat dari Rp2,5 juta menjadi kurang lebih Rp3 juta per bulan secara bertahap.

Program tersebut merupakan bagian dari janji kampanye Pramono bersama Rano Karno pada Pilkada 2024. Saat itu, Pramono menekankan pentingnya peran RT dan RW sebagai ujung tombak keamanan, ketertiban, serta pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan.

Pemprov DKI pun telah mengusulkan penambahan anggaran insentif tersebut dalam APBD-P 2025 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pengurus RT/RW sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis masyarakat.