Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan komitmennya untuk mengikuti setiap keputusan pemerintah dan DPR RI terkait polemik impor mobil pikap asal India. Ia menyatakan akan tunduk pada kebijakan negara, termasuk apabila terdapat perubahan terhadap rencana impor kendaraan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Apapun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur (Utama Agrinas) saya akan taat, saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat," kata Joao dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Meski demikian, Joao menyebut hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai penundaan impor 105.000 unit mobil pikap dari India.
Ia memastikan, unit kendaraan yang telah tiba di Indonesia masih menunggu arahan pemerintah sebelum digunakan maupun didistribusikan.
Baca Juga: Purbaya soal Impor 150 Ribu Pick-up India: Kita Ikuti Pak Dasco Saja
Apabila nantinya diputuskan kendaraan tersebut tidak dapat digunakan, pihaknya akan mematuhi keputusan tersebut meski berpotensi membawa konsekuensi bisnis.
"Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Jadi apapun risikonya, itu konsekuensi yang harus saya ambil. Dan saya harus berdiri di depan bertanggung jawab terhadap langkah saya ini," bebernya.
Joao menegaskan, sebagai pimpinan perusahaan, dirinya siap memikul seluruh risiko, termasuk kemungkinan gugatan dari pemasok akibat perubahan kebijakan negara.
Ia juga membuka peluang dialog dengan pihak pemasok untuk mencari solusi terbaik apabila muncul potensi denda atau kerugian.
Menurutnya, dunia usaha seharusnya mengedepankan komunikasi konstruktif demi mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan.
Baca Juga: Fakta-fakta Dasco Minta Agrinas Tunda Impor 105 Ribu Pikap dari India
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026. ANTARA/Harianto (Antara)
Dalam kesempatan tersebut, Joao juga menyampaikan rencananya untuk bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad guna menyerahkan dokumen serta kontrak terkait impor kendaraan tersebut. Ia ingin memberikan penjelasan menyeluruh agar seluruh pihak memperoleh gambaran yang utuh.
"Dokumen yang sudah saya punya ini ditambah dengan kontrak saya akan kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau," imbuh joao.
Sebelumnya, rencana impor diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), melalui laman resmi mereka pada 4 Februari 2026 dengan rencana suplai 35.000 unit pikap Scorpio.
Pada 20 Februari 2026, Joao mengonfirmasi kepada media nasional mengenai impor total 105.000 kendaraan dari India, yang terdiri atas 35.000 unit pikap 4x4 dari M&M, 35.000 unit pikap 4x4, serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Baca Juga: Rencana Impor Kendaraan Niaga dari India, Gaikindo Sebut Bisa Ganggu Ekosistem Industri
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan telah meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut.
Ia menilai pembahasan perlu dilakukan lebih lanjut, mengingat Presiden Prabowo Subianto masih menjalani kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas detail kebijakan tersebut sepulangnya ke Tanah Air.
"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.
(Sumber: Antara)
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026. ANTARA/Harianto (Antara)