Temui DPR, ADKASI Minta Transfer Keuangan Daerah Dievaluasi

Ntvnews.id, Jakarta - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, hari ini. Mereka meminta evaluasi kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Permintaan itu disampaikan dalam audiensi yang diterima Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama Ketua Komisi XI DPR RIMukhamad Misbakhun.

Sari Yuliati mengapresiasi konsistensi ADKASI dalam menyuarakan persoalan daerah. Dia mengatakan, perubahan pola kebijakan TKD harus dikomunikasikan secara terbuka dan dibahas bersamak agar melahirkan solusi strategis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

"Kami menghadirkan Ketua Komisi XI agar persoalan ini dapat dipahami secara kebijakan maupun teknis. Kami akan ikut membantu dan memperjuangkan kebutuhan daerah, karena kami juga berasal dari daerah," ujar Sari Yuliati, Senin, 2 Maret 2026.

Sementara, Misbakhun menyebut pihaknya memahami dampak pengurangan TKD terhadap kapasitas fiskal daerah. Dia memandang relokasi anggaran APBN ke program strategis nasional berpotensi mengesampingkan kebutuhan riil pemerintah daerah.

"Kami akan memanggil pihak eksekutif, termasuk dirjen terkait, untuk mencari solusi strategis agar kesejahteraan daerah tetap terjaga," jelas Misbakhun.

Ketua Umum ADKASI Siswanto menyatakan, kebijakan pengurangan TKD perlu segera dievaluasi karena berdampak langsung pada pembangunan daerah serta pelaksanaan visi-misi kepala daerah di 415 kabupaten seluruh Indonesia.