567 SPPG Wilayah Sumatera Dihentikan, 450 Baru Pulih Operasional

Ntvnews.id , Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara 567 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar di Wilayah I (Sumatera), di mana hingga kini 450 di antaranya telah pulih setelah memperbaiki standar operasional prosedur (SOP).

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen BGN terhadap prinsip zero tolerance terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan layanan publik Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebanyak 117 SPPG masih dalam kondisi berhenti beroperasi dan menjalani proses evaluasi lanjutan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menjelaskan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 19 Maret 2026, bahwa penghentian operasional merupakan instrumen penegakan standar yang dilakukan secara sistematis dan terukur.

Baca Juga: Mendes Yandri: Program MBG Berpotensi Tingkatkan Kesejahteraan Desa

"Penghentian operasional dilakukan berbasis indikator evaluasi yang ketat guna memastikan seluruh SPPG memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta prinsip tata kelola yang akuntabel,"ujar dia.

BGN menegaskan bahwa rincian teknis terkait temuan di lapangan, termasuk variasi kendala pada masing-masing SPPG, belum sepenuhnya dibuka ke publik.

Proses pendalaman dan verifikasi masih berlangsung untuk memastikan akurasi data serta menjaga objektivitas penyampaian informasi.

Dalam kerangka perbaikan, BGN tidak hanya menerapkan sanksi administratif, tetapi juga mengedepankan pendekatan pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

"Setiap SPPG yang dihentikan operasionalnya wajib melalui proses pembinaan dan asistensi teknis secara intensif agar dapat segera memenuhi standar dan kembali beroperasi secara optimal," ucap Harjito.

Baca Juga: Program MBG Libur Saat Lebaran, Negara Hemat Rp5 Triliun

BGN juga memperkuat sistem monitoring berbasis wilayah yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Pendekatan ini diharapkan mampu menekan risiko pelanggaran berulang, mempercepat pemulihan operasional SPPG, serta memperkuat pengawasan sebagai bagian dari komitmen institusi dalam menjaga kredibilitas program MBG.

"Kami memastikan bahwa setiap pelaksanaan layanan berada dalam koridor standar yang telah ditetapkan. Tidak ada toleransi terhadap praktik yang berpotensi menurunkan kualitas layanan maupun kepercayaan publik," tutur Harjito.

(Sumber: Antara)