Min Aung Hlaing Terpilih Jadi Presiden Myanmar, Perkuat Kekuasaan Junta

Ntvnews.id, Naypyidaw - Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, resmi terpilih sebagai presiden pada Jumat, 3 April 2026, setelah memenangkan pemungutan suara di parlemen.

Kemenangan ini semakin mengokohkan posisinya dalam kekuasaan politik, lima tahun setelah kudeta militer yang mengguncang negara tersebut.

Proses pemungutan suara didominasi oleh Partai Union Solidarity and Development yang didukung militer serta anggota parlemen dari kalangan militer. Dalam hasilnya, Min Aung Hlaing meraih 429 suara, mengalahkan kandidat lain, Nyo Saw, yang memperoleh 126 suara.

Kemenangan ini merupakan kelanjutan dari pemilu yang digelar pada Desember dan Januari, yang dimenangkan telak oleh partai pro-militer, meski menuai kritik dari sejumlah negara Barat karena dianggap tidak kredibel.

Min Aung Hlaing, yang kini berusia 69 tahun, sebelumnya menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, pada 2021. Sejak saat itu, Suu Kyi ditahan dan kudeta tersebut memicu gelombang protes yang berkembang menjadi konflik bersenjata di berbagai wilayah.

Analis independen Myanmar, Aung Kyaw Soe, menilai langkah ini merupakan bagian dari ambisi lama Min Aung Hlaing.

“Ia telah lama memiliki ambisi untuk menukar jabatannya sebagai panglima militer menjadi presiden, dan tampaknya mimpinya kini menjadi kenyataan,” ujarnya, dikutip dari AsiaOne, Minggu, 5 April 2026.

Baca Juga: Dari Kebun ke Dapur, Petani Sayur Boyolali Temukan Harapan Baru Lewat MBG

Sejumlah pengamat menilai pengangkatan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuasaan melalui pemerintahan sipil formal, sekaligus mencari legitimasi internasional tanpa mengurangi dominasi militer.

Tiongkok sebagai salah satu sekutu utama Myanmar turut menyampaikan ucapan selamat dan dukungan terhadap pemerintahan baru demi menjaga stabilitas.

Perang Sipil Masih Berlangsung

Ilustrasi - Pasukan junta militer Myanmar. (ANTARA/Anadolu/py.) (Antara)

Lima tahun setelah kudeta, konflik internal di Myanmar masih terus berlangsung. Militer di bawah Min Aung Hlaing dituduh oleh kelompok HAM dan pakar PBB melakukan pelanggaran terhadap warga sipil, meski tuduhan tersebut dibantah oleh pihak junta.

Pada 2024, jaksa Mahkamah Pidana Internasional mengajukan permintaan surat penangkapan terhadap Min Aung Hlaing atas dugaan penganiayaan terhadap minoritas Rohingya, yang menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi ke Bangladesh sejak 2017.

Amnesty International menilai perubahan jabatan tersebut tidak menghapus tanggung jawab hukum yang melekat.

“Ia mungkin mengganti seragam militernya dengan pakaian sipil, tetapi hal ini tidak mengubah dugaan tanggung jawabnya atas kejahatan serius menurut hukum internasional,” demikian pernyataan Amnesty.

Baca Juga: Dari Kebun ke Dapur, Petani Sayur Boyolali Temukan Harapan Baru Lewat MBG

Sementara itu, kelompok oposisi anti-junta dilaporkan membentuk front gabungan baru dengan tujuan menggulingkan pemerintahan militer dan membangun sistem politik yang baru.

“Tujuan kami adalah membongkar seluruh bentuk kediktatoran dan membentuk lanskap politik baru,” demikian pernyataan kelompok tersebut.

Para analis menilai kelompok oposisi akan menghadapi tekanan militer yang lebih besar serta tantangan ekonomi dan politik ke depan.

“Hal ini dapat membuat semakin sulit membangun kepercayaan, mencapai kesepakatan yang kuat, dan mempertahankan kerja sama,” ujar analis Sai Kyi Zin Soe.