Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin (21/10/2024) mengumumkan kolaborasi kesehatan digital dengan Arab Saudi pada inisiatif kartu kesehatan Haji, yang akan mendukung sekitar 3 juta Muslim yang akan melaksanakan ibadah Haji. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengkritik wacana penerapan sistem war tiket dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, gagasan tersebut masih prematur dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Menurut dia, ide tersebut memang lahir dari kegelisahan pemerintah terhadap panjangnya antrean haji.
Tapi, ia mengingatkan agar solusi yang diambil tidak mengorbankan prinsip keadilan sosial serta tata kelola keuangan haji yang sudah berjalan baik.
"Kita semua sepakat bahwa menunggu hampir tiga dekade adalah waktu yang terlalu lama. Namun, solusi tidak boleh lahir dari ketergesaan yang justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Mengembalikan sistem haji ke mekanisme war tiket atau 'balapan cepat' seperti sebelum tahun 2017 adalah sebuah kemunduran besar bagi reformasi tata kelola haji di Indonesia," ujar Atalia, Minggu, 12 April 2026.
Atalia turut menyoroti pernyataan Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf yang mengusulkan sistem "siapa cepat bayar, dia berangkat".
Ia memandang, konsep tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang mengedepankan prinsip antrean berdasarkan nomor porsi. Menurut Atalia, sistem war tiket berpotensi menciptakan ketimpangan karena hanya menguntungkan pihak yang memiliki akses teknologi dan finansial lebih baik.
Baginya, ibadah haji adalah panggilan jiwa, bukan ajang balapan klik. Apabila sistem war tiket diterapkan, maka yang akan menang adalah mereka yang memiliki gawai super cepat, koneksi internet terbaik, dan kemampuan finansial instan.
"Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan," jelas Atalia.
Ia mengatakan, sistem antrean saat ini memungkinkan dana setoran awal jemaah dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji sehingga memberikan nilai manfaat untuk subsidi biaya haji.
"Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung (lumpsum), dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?" jelas Atalia.
Atalia lantas mendorong pemerintah memperkuat integrasi data nasional antara Kementerian Haji dan BPKH, serta memberikan prioritas kepada jemaah lansia.
"Fokuslah pada efisiensi pemberangkatan dan pembangunan infrastruktur di sana, jangan malah mengubah sistem di hulu yang justru berantakan," jelas Atalia.
Dia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan tanpa kajian komprehensif.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
