Ntvnews.id, Beijing - Pemerintah China mengumumkan sejumlah insentif baru setelah perwakilan oposisi Taiwan dari Partai Kuomintang (KMT) melakukan kunjungan dan bertemu Presiden Xi Jinping.
Dilansir dari Xinhua, Senin, 13 April 2026, Ketua KMT, Cheng Li-wun, dalam pertemuan tersebut menyoroti pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi antara kedua pihak.
Usai pertemuan, China mengumumkan sepuluh kebijakan insentif baru bagi Taiwan. Langkah-langkah tersebut mencakup pelonggaran pembatasan sektor pariwisata, izin penayangan program televisi yang dianggap “sehat”, serta kemudahan dalam distribusi produk makanan.
Sepuluh kebijakan itu, sebagaimana dilaporkan kantor berita Xinhua, juga “menjajaki” pembentukan mekanisme komunikasi rutin antara KMT dan Partai Komunis China.
Selain itu, rencana tersebut mencakup pembukaan kembali penerbangan secara penuh antara kedua wilayah, serta pemberian izin bagi warga dari Shanghai dan Provinsi Fujian untuk berkunjung ke Taiwan.
Baca Juga: Xi Jinping dan Ketua Partai KMT Taiwan Bahas Unifikasi dalam Pertemuan Perdana Setelah Satu Dekade
Xinhua juga menyebutkan akan dibentuk mekanisme untuk mempermudah standar inspeksi produk makanan dan perikanan. Namun, kebijakan tersebut tetap didasarkan pada prinsip politik “menentang kemerdekaan Taiwan.”
Dalam sektor media, China akan mengizinkan penayangan drama televisi, dokumenter, hingga animasi asal Taiwan dengan syarat memiliki “orientasi yang benar, konten yang sehat, dan kualitas produksi yang tinggi,” tambah laporan tersebut.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Taiwan terkait kebijakan tersebut.
Peta Taiwan dan China (VOA)
Di sisi lain, Beijing masih menolak berkomunikasi dengan Presiden Taiwan, Lai Ching-te, yang dianggap sebagai “separatis.” Lai sebelumnya juga menolak klaim kedaulatan China atas Taiwan yang menganut sistem demokrasi.
Hubungan kedua pihak juga diwarnai saling tuding terkait belum pulihnya sektor pariwisata pascapandemi Covid-19. Taiwan sebelumnya mengkritik pembatasan impor produk pertanian dan perikanan oleh China, yang dinilai menggunakan alasan yang tidak berdasar untuk menghentikan potensi penyebaran hama dan penyakit.
China Taiwan (Istimewa)