DPR Harap Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Bikin Harga Sembako Naik

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tak berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, penyesuaian harga saat ini hanya terjadi pada jenis BBM dengan Research Octane Number (RON) tinggi, sehingga seharusnya tak memicu lonjakan harga barang kebutuhan dasar.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus," ujarnya, Senin, 20 April 2026.

Meski keputusan kenaikan BBM nonsubdisi tersebut terasa mendadak bagi masyarakat, kata dia dalam konteks tertentu kenaikan harga BBM memang menjadi langkah yang tidak mudah dihindari.

"Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik," jelas dia.

Walau begitu, menurutnya penting agar pemerintah menyampaikan secara terbuka kondisi riil BBM nasional kepada masyarakat. Ia mengatakan, transparansi terkait ketersediaan, beban subsidi, hingga tantangan distribusi akan membantu publik memahami alasan di balik kebijakan tersebut.

"Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya," jelas dia.

Di samping itu, Rivqy juga menyoroti perlunya langkah antisipatif yang jelas, khususnya dari pemerintah dan BUMN energi terkait, dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi ke depan. Dia berpandangan, kesiapan strategi, termasuk pengelolaan distribusi dan cadangan energi, harus dipastikan berjalan optimal.

Ia berharap pemerintah dapat terus mengedepankan komunikasi publik yang transparan serta kebijakan yang berpihak pada perlindungan masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi saat ini.