Legislator PSI Sentil Pramono Soal Premanisme Berulang di Jakarta

Ntvnews.id, Jakarta - Masalah premanisme di Jakarta yang masih marak di sejumlah kawasan menjadi sorotan. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana menyindir terhadap kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dalam menangani persoalan keamanan dan ketertiban umum.

Menurut Justin, ketidakmampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah aksi premanisme bukan hal mengejutkan. Ia menilai pemerintah daerah juga belum mampu menyelesaikan persoalan lain yang lebih sederhana, seperti tawuran yang masih sering terjadi.

"Sebenarnya, ketidakmampuan Pemprov DKI untuk mengantisipasi dan merespons masalah premanisme ini tidak mengherankan. Gubernur kita ‘lembek.’ Masalah tawuran saja tidak bisa diselesaikan dan terus terjadi berulangkali. Apalagi, yang lebih terorganisir seperti premanismne," ungkapnya, dikutip Senin, 20 April 2026.

Baca Juga: Premanisme di Tanah Abang, Pramono: Pelaku Sudah Ditangkap, Tak Boleh Terjadi Lagi!

Justin menilai dibutuhkan langkah tegas dari kepala daerah untuk mengatasi kekerasan jalanan, tawuran, hingga praktik premanisme yang meresahkan warga.

Ia mengaku pernah mendorong kebijakan pencabutan bantuan sosial bagi keluarga yang anggota keluarganya terlibat tawuran. Namun, menurutnya usulan tersebut belum mendapat respons serius. Menurutnya, penanganan gangguan ketertiban tidak cukup hanya dengan imbauan, tetapi perlu disertai sanksi nyata agar menimbulkan efek jera.

"Kenakalan dan perilaku buruk tidak akan pernah hilang dengan nasihat atau himbauan yang lembut. Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya," sambungnya.

Selain mengkritik gubernur, Justin juga menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta yang dinilai lambat merespons persoalan di lapangan. Ia menilai petugas kerap bergerak setelah kejadian viral di media sosial, bukan melalui pengawasan aktif di wilayah rawan. Hal itu, menurutnya, menunjukkan lemahnya sistem pencegahan.

Baca Juga: Premanisme di Tanah Abang Ditindak Tegas, Pramono: Tak Ada Kompromi!

Justin juga menyebut muncul dugaan di masyarakat mengenai kemungkinan adanya oknum yang bermain dengan pelaku pungutan liar, parkir liar, maupun pemalakan. Ia meminta hal tersebut dibuktikan melalui pengawasan internal yang ketat.

"Entah memang karena pasif, atau jangan-jangan sudah ada kerja sama dengan pelaku-pelaku pemalakan, pungli (pungutan liar), dan parkir liar. Semoga tidak ada, tapi melihat kejadian ini terus berulang, maka tidak salah kalau masyarakat juga punya dugaan seperti itu," lanjutnya.

Justin juga menyinggung alokasi hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebesar Rp315 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, dengan jumlah aparatur sipil negara (ASN), personel PJLP, serta dukungan anggaran yang besar, seharusnya Pemprov DKI Jakarta mampu menangani persoalan premanisme secara lebih efektif.

"Pemprov DKI harus bisa tegas dan serius dalam menghadapi premanisme. Ini berkaitan juga dengan pajak warga Jakarta yang perlu dipertanggungjawabkan. Jangan sampai belanja miliaran rupiah itu menjadi sia-sia karena Pemprov DKI tidak bisa menindak premanisme yang terus merugikan masyarakat," tutup Justin Adrian Untayana.