AHY: Kendaraan Pribadi Sumbang 89 Persen Emisi Karbon, Kereta Api Kurang dari 1 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap fakta soal dampak sektor transportasi terhadap lingkungan.

Menurutnya, transportasi darat yang didominasi kendaraan pribadi dan kendaraan bermotor menyumbang 89 persen emisi karbon, sementara kereta api kurang dari 1 persen.

Pernyataan ini disampaikan AHY usai menggelar rapat koordinasi pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) yang digelar di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 April 2026.

"Kendaraan pribadi termasuk juga kendaraan bermotor ini berkontribusi 89 persen terhadap emisi karbon, sedangkan kereta itu kurang dari 1 persen," ucapnya.

Hal ini menegaskan pentingnya percepatan pengembangan transportasi massal berbasis rel di Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa tingginya penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya menjadi faktor utama besarnya emisi karbon dari sektor transportasi.

Kemacetan, konsumsi bahan bakar fosil, serta jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dinilai memperparah polusi udara di berbagai kota besar, termasuk Jakarta.

Sebaliknya, kereta api disebut jauh lebih ramah lingkungan karena tingkat emisinya sangat rendah. Menurut AHY, jika masyarakat mulai beralih menggunakan kereta api, maka emisi karbon dan beban jalan raya dapat berkurang secara signifikan.

Transportasi kereta juga dinilai mampu mengurangi kemacetan, mempercepat mobilitas, serta meningkatkan efisiensi perjalanan manusia maupun distribusi barang. AHY menyoroti masih rendahnya investasi sektor perkeretaapian di Indonesia dibanding pembangunan jalan raya.

Baca Juga: Tekan Biaya Logistik, AHY Dorong Percepatan Kereta Api Trans Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi

AHY (Ntvnews.id/Adiansyah)

"Tahun 2026 ini saja misalnya bisa dikatakan 46 sekian triliun itu untuk pembangunan atau perbaikan jalan-jalan secara nasional, sedangkan hanya kurang lebih 5 triliun untuk rel kereta," ungkapnya.

Menurutnya, terdapat kesenjangan besar dalam alokasi anggaran transportasi nasional yang perlu diperbaiki. Saat ini, total jaringan rel kereta di Indonesia mencapai sekitar 12 ribu kilometer. Namun sekitar 10 ribu kilometer berada di Pulau Jawa.

Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 7 ribu kilometer yang aktif beroperasi, sementara sisanya tidak aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa konektivitas kereta nasional masih belum merata.

AHY menyebut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengembangan jaringan kereta di luar Jawa, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

"Ini menjadi strategis. Urgensinya sekali lagi untuk mendukung mobilitas manusia barang dan jasa," ujarnya.

Saat ini, Sumatera telah memiliki jalur kereta namun belum sepenuhnya terhubung. Kalimantan belum memiliki jaringan kereta umum yang memadai, sedangkan Sulawesi baru memiliki jalur terbatas sekitar seratusan kilometer.

Di wilayah yang kaya sumber daya alam dan komoditas tambang, kereta api dinilai sangat strategis untuk mendukung logistik. Moda transportasi rel dianggap lebih efektif dan efisien dalam mengangkut hasil tambang, perkebunan, serta distribusi barang dalam jumlah besar.

"Oleh karena itu kami mencoba untuk menghitung duduk bersama dengan seluruh kementerian lembaga, sekaligus melakukan studi, membanding-bandingkan dengan sejumlah negara, sejumlah kota di dunia yang juga sudah jauh lebih cepat atau modern menggunakan transportasi keretanya," ungkap AHY.