Waketum Golkar Idrus Marham Soroti Kinerja Pemerintahan dan Tegaskan Presiden Berhak Evaluasi Menteri

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi dan mengganti menteri yang dinilai tidak efektif dalam menjalankan tugas.

"Kalau sudah dimotivasi, sudah diberikan arahan, masih lemot misalkan menteri-menteri itu untuk kepentingan rakyat, ganti! Gitu loh. Tidak usah ragu, siapapun dia, dari partai mana pun,” ujar Idrus di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 23 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan, presiden berperan sebagai pengambil keputusan, sementara menteri adalah pelaksana.

"Ada decision maker yaitu presiden, tetapi ada eksekutor adalah menteri-menteri,” katanya.

Baca Juga: Airlangga: Hilirisasi Jadi Kekuatan Utama Daya Saing Indonesia

Idrus juga memaparkan tahapan kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

"Menggugah kesadaran berbangsa sudah dilakukan. Meletakkan Pancasila sebagai ideologi, menentukan kebijakan pokok dan yang paling penting Pak Prabowo berkomitmen bagaimana kesinambungan pembangunan,” jelasnya.

Menurutnya, pembentukan kabinet yang besar merupakan bagian dari strategi merangkul semua pihak.

"Rumah Indonesia adalah rumah bersama, Itulah sebabnya Pak Prabowo mengajak semua,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (NTVnews)

Ia menilai evaluasi menjadi tahap penting setelah satu setengah tahun pemerintahan berjalan.

"Kewajiban Pak Prabowo adalah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan tugas-tugas kabinet itu,” katanya.

Terkait kritik terhadap pemerintah, Idrus mengingatkan agar tidak digunakan untuk memaksakan kehendak.

"Kalau begitu, 'Presiden harus turun!’ Wah, ini dari mana logikanya?” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik tetap penting, namun harus disampaikan secara konstruktif.

"Kalau Anda punya gagasan, masukan! Anda punya usulan, silakan!” katanya.

Mengenai kondisi ekonomi seperti kenaikan harga minyak, Idrus meminta masyarakat bersikap realistis.

"Pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa variabel-variabel penting yang mempengaruhi situasi kondisi kehidupan kebangsaan kita,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan yang diambil bersifat strategis dan membutuhkan waktu.

"Pilihan-pilihan itu adalah sesuatu yang sifatnya strategis, bukan permanen,” katanya.

Idrus juga menyinggung pentingnya komunikasi politik dari para menteri.

"Ada kebijakan, terlebih dahulu dijelaskan narasi, Jangan setelah dikeluarkan jadi perdebatan,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa pemerintah dan rakyat merupakan satu kesatuan.

"Rakyat dengan pemerintah satu kesatuan, bukan terpisah. Pemerintah itu ada karena rakyat,” tegasnya.