Bansos Keluarga Pelaku Tawuran Terancam Dicabut? Ini Kata Stafsus Pramono

Ntvnews.id, Jakarta - Wacana pencabutan bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang terlibat tawuran kembali mengemuka. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun angkat bicara merespons usulan yang datang dari DPRD DKI Jakarta tersebut.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim menegaskan bahwa Pemprov Jakarta menghormati setiap pandangan dan masukan dari anggota dewan.

Menurutnya, usulan evaluasi hingga pencabutan bansos merupakan bentuk kepedulian terhadap maraknya aksi tawuran yang dinilai masih belum tertangani secara optimal.

"Kami menghormati masukan tersebut sebagai bentuk kepedulian untuk menciptakan efek jera dan tanggung jawab keluarga. Namun, pendekatan Pemprov saat ini tetap mengedepankan pencegahan humanis dan komprehensif, bukan sanksi yang bisa berdampak pada keluarga rentan secara keseluruhan," kata Chico saat dihubungi, dikutip Senin, 5 Januari 2026.

Arsip foto - Peristiwa tawuran yang terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu 4 Mei 2025. ANTARA/HO-Instagram/jakartaselatan24jam/pri. (Antara)

Baca Juga: Viral Tawuran Pecah di Bawah Terowongan Stasiun Manggarai

Ia menekankan bahwa bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan program bansos lainnya dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Karena itu, pencabutan bansos tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus mengikuti regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.

"Pencabutan harus sesuai regulasi yang ada serta mempertimbangkan dampak sosialnya. Kami akan terus koordinasi dengan DPRD dan Dinsos untuk evaluasi penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran," imbuhnya.

Baca Juga: Polres Manggarai Barat Selidiki Penyebab Laka Laut KM Putri Sakinah

Tawuran dua kelompok remaja di kawasan Flyover Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis, 1 Desember 2026 dini hari. (ANTARA/Instagram/@jakarta.terkini). (Antara)

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi bahkan mencabut bantuan sosial bagi keluarga yang salah satu anggotanya terbukti terlibat tawuran. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk menekan angka tawuran di Ibu Kota.

"Tawuran ini adalah perilaku yang menular. Karena itu, setiap keluarga harus berperan aktif untuk memastikan anggotanya tidak menjadi pelaku tawuran," kata Justin di Jakarta, Sabtu.