Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan kehadirannya di Kementerian Keuangan untuk belajar bagaimana mengelola keuangan negara di masa transisi pemerintahan yang baru.

"Saya bisa katakan, saya masuk Kementerian Keuangan untuk belajar dari bapak dan ibu sekalian supaya bisa lebih baik tata kelola di bawah," ucap Tommy dalam seminar Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan, Selasa (6/8/2024).

Awalnya Tommy menceritakan sebelum ditunjuk sebagai Wamenkeu ia pernah menjabat di partai politik di Gerindra.

Sama seperti Gerindra yang mengutamakan keterbukaan informasi publik, dia menyebut transparan pada Kementerian Keuaangan menjadi hal yang sangat penting.

Baca juga: Wamenkeu Thomas Djiwandono Bocorkan Musuh Terbesar dari Investasi, Beri Solusi Ini

Menurutnya, pelaksanaan keterbukaan informasi menjadi lebih kompleks di ruang lingkup Kementerian Keuangan, lantaran keterbukaan dilakukan hingga unit-unit di bawah eselon I.

"Di Gerindra kita hanya di level DPP, di Kementerian Keuangan itu sampai jenjang yang bawah. Itu sesuatu yang luar biasa,"  ungkapnya.

Untuk itu, Tommy mengungkapkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sangat penting.

Pasalnya, dengan masyarakat memiliki akses informasi mengenai apa yang dikerjakan para pejabat publik, darimana sumber anggarannya, hingga bagaimana anggaran itu dikelola akan meningkatkan kepercayaan publik.

"Kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Keuangan dapat terjaga apabila kita semua memahami urgensi keterbukaan informasi publik yang juga merupakan salah satu hak dari masyarakat," tandasnya.

Baca juga: Kucurkan Rp71 Triliun Tahun Ini, Wamenkeu Thomas Djiwandono Minta Masyarakat Ikut Awasi Dana Desa

Sebelumnya, Menteri Keuangan menyampaikan, pengangkatan Tommy sebagai Wamenkeu sebagai langkah untuk memuluskan proses transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Dengan demikian kita harapkan proses transisi ini terus berjalan lancar, baik dan menjaga keberlanjutan dari pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan tata kelola yang baik, prudent, akuntable, disiplin dan kredibel," jelas Sri Mulyani.

Pelantikan ini juga bertepatan dengan proses Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Oleh karena itu dalam mengemban tugas tanggung jawab kami Kemenkeu memang harus berkoordinasi, berkomunikasi terutama dengan Presiden terpilih dan timnya yang beliau tunjuk," ungkap Sri Mulyani.