Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2015 hingga 2023 menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap PDB Indonesia turun di bawah 20 persen dalam lima tahun terakhir, padahal sebelumnya selalu di atas 20 persen per tahun.

Data terbaru BPS untuk Januari 2024 menunjukkan lonjakan impor pakaian dan produk tekstil sebesar 62,28 persen dibandingkan Januari 2023, dengan total impor mencapai 11.604 ton.

Impor ilegal juga berdampak pada struktur pelaku usaha mikro. Pada 2023, proporsi usaha mikro mencapai 99,62 persen, sementara usaha kecil dan menengah hanya 1,32 persen. Banyak pelaku usaha mikro yang informal dan beroperasi di sektor dengan nilai tambah rendah.

Menurut data dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) pada 2023, sebagian besar pelaku UMKM di e-commerce adalah reseller produk impor, terutama barang habis pakai. Sekitar 74 persen barang yang dijual di e-commerce merupakan produk impor.

Temmy menambahkan bahwa impor tekstil ilegal berpotensi menyebabkan kehilangan serapan 67 ribu tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan mencapai Rp2 triliun per tahun, serta potensi PDB multi sektor TPT sebesar Rp11,83 triliun per tahun.

Kemenkop UKM merekomendasikan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 200 persen untuk produk tekstil, dengan pembatasan pada produk konsumen akhir seperti pakaian jadi, aksesoris, dan alas kaki. Sementara itu, bahan baku industri seperti filamen, kain, dan serat masih dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri TPT domestik.

Selain itu, Kemenkop UKM juga mendukung usulan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenai insentif restrukturisasi mesin melalui perbankan dengan pembebasan bea impor terhadap mesin.