Sensus Ekonomi 2026: BPS Bidik Potret Lengkap Ekonomi Indonesia hingga UMKM Digital

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. 

Agenda yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memetakan wajah ekonomi Indonesia secara menyeluruh, mulai dari sektor usaha besar, industri, hingga pelaku UMKM dan ekonomi digital.

Melalui sensus ini, BPS ingin memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat tercatat secara lengkap dan akurat. 

Data tersebut nantinya akan menjadi fondasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap satu dekade. Sesuai pola penyelenggaraan BPS, sensus ekonomi dilakukan pada tahun yang berakhiran angka enam.

"Tentunya di tahun 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi sebagai hajat besar bangsa Indonesia. Ini adalah kesempatan emas kita semua untuk melakukan pendataan lengkap tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia," ujar Amalia dalam program Abraham yang dipandu jurnalis senior Nusantara TV, Abraham Silaban, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, data hasil sensus ekonomi bukan hanya menjadi milik BPS, melainkan menjadi aset bersama yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat luas.

Dengan tersedianya data ekonomi yang lengkap, terbaru, dan akurat, pemerintah dapat melihat kondisi nyata aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. 

Data tersebut juga akan membantu pemerintah menemukan sektor yang memiliki potensi berkembang maupun kelompok usaha yang selama ini belum terjangkau kebijakan.

"Suara dari masyarakat akan tercatat dan apa yang sebelumnya tidak terlihat sekarang menjadi terlihat oleh pemerintah. Dengan begitu pemerintah bisa menyiapkan intervensi yang tepat," jelasnya.

Namun, Amalia menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar.

"Salah satu kunci keberhasilan sensus ekonomi adalah data yang kita kumpulkan harus akurat," katanya.

Indonesia Kerahkan 251 Ribu Petugas Sensus

Amalia menyebutkan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan sensus ekonomi pada 2026. 

Sejumlah negara lain juga menjalankan pendataan serupa untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi perekonomian mereka.

Malaysia, misalnya, melakukan sensus ekonomi setiap lima tahun sekali. Jepang juga melaksanakan Economic Census for Business Activity pada 2026. 

Selain itu, Vietnam dan Zimbabwe turut melakukan sensus ekonomi di tahun yang sama. Sementara itu, China yang memiliki wilayah dan jumlah penduduk besar telah melakukan sensus ekonomi pada 2024 dengan melibatkan sekitar 2,1 juta petugas.

Untuk Indonesia, BPS menyiapkan sekitar 251 ribu petugas sensus yang akan melakukan pendataan dari Juni hingga Agustus 2026.

Menurut Amalia, keberhasilan sensus ekonomi memiliki dua indikator utama. Pertama, tidak ada pelaku usaha yang terlewat dari pendataan. Kedua, informasi yang dikumpulkan harus memiliki tingkat akurasi tinggi.

Terkait jumlah usaha yang akan didata, BPS sebelumnya memperkirakan jumlahnya masih bersifat indikatif.

"Apakah nanti jumlah persisnya 39 juta atau 45 juta, mari kita lihat dari hasil sensus ini," ujar Amalia.

Dia menjelaskan, angka tersebut masih dapat berubah karena di lapangan bisa ditemukan usaha yang sudah tutup maupun usaha baru yang sebelumnya belum tercatat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Tantangan Baru: Ekonomi Digital Semakin Berkembang

Amalia mengatakan, tantangan terbesar dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah perubahan struktur ekonomi Indonesia yang jauh lebih kompleks dibandingkan satu dekade sebelumnya.

Perkembangan teknologi digital membuat banyak aktivitas ekonomi baru bermunculan, mulai dari perdagangan melalui e-commerce, pekerjaan berbasis platform digital, hingga layanan jasa online.

"Di tahun 2006 aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi digital belum semasif sekarang. Sekarang sudah banyak jenis usaha yang dilakukan melalui platform online," ungkapnya.

Selain perdagangan digital, sektor ekonomi kreatif juga menjadi perhatian dalam sensus kali ini. BPS menggandeng berbagai pihak untuk memastikan pelaku ekonomi kreatif tidak terlewat dalam pendataan.

Menurut Amalia, data yang lengkap mengenai sektor ekonomi kreatif akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat untuk mengembangkan industri tersebut.

BPS Gandeng Pemerintah Daerah hingga Masyarakat

Untuk memastikan seluruh pelaku usaha dapat dijangkau, BPS melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, asosiasi usaha, hingga kelompok masyarakat.

BPS daerah juga melibatkan perangkat lingkungan seperti RT, RW, dan PKK untuk membantu proses pendataan di lapangan.

Selain itu, BPS bekerja sama dengan kementerian terkait guna meningkatkan keterlibatan kepala daerah dalam mendukung kelancaran Sensus Ekonomi 2026.

Amalia mengatakan, inovasi teknologi juga diterapkan dalam proses pendataan. BPS menyediakan tiga metode pengisian kuesioner.

Pertama, web based questionnaire atau kuesioner online yang dapat diisi secara mandiri oleh pelaku usaha, terutama perusahaan besar.

Kedua, kuesioner digital yang digunakan petugas melalui perangkat elektronik seperti ponsel atau tablet.

Ketiga, kuesioner berbasis kertas yang tetap disiapkan untuk wilayah terpencil atau daerah dengan keterbatasan akses teknologi.

BPS juga menyediakan layanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan terkait Sensus Ekonomi 2026 melalui layanan WhatsApp di nomor 081511262026.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap seluruh denyut aktivitas ekonomi Indonesia dapat tergambar secara nyata sehingga kebijakan yang dibuat ke depan semakin akurat, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.