Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pemerintah dan sektor industri harus bergerak cepat untuk menangani masalah penurunan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur.
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pemerintah dan sektor industri harus bergerak cepat untuk menangani masalah penurunan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur.
Pasalnya dalam beberapa bulan terakhir penurunan PMI bahkan sudah memasuki zona kontraksi sejak April 2025 dengan angka 46,7 atau di bawah 50.
Menurutnya ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor industri manufaktur nasional sedang mengalami tekanan serius.
"Pelemahan aktivitas manufaktur ini sudah terlalu dalam, mencapai level terendah sejak COVID-19 harus dijadikan peringatan untuk segera bertindak demi menjaga ketahanan industri nasional dan melindungi tenaga kerja Indonesia," kata Evita, Senin 19 Mei 2025.
Baca juga: 10 Provinsi dengan Tingkat Perceraian Tertinggi, Ekonomi Jadi Penyebab Kedua
Lebih lanjut, penurunan PMI manufaktur tidak hanya berdampak pada penurunan produksi, tetapi juga mendorong adanya PHK karena perusahaan cenderung melakukan efisiensi.
Hal itu akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.
“Jika ini terus berlanjut maka akan berdampak pada masalah-masalah sosial. Kita tidak ingin ini terjadi," kata dia.
Evita menegaskan, PMI yang rendah mengindikasikan iklim bisnis yang lesu karena investor cenderung menahan ekspansi bahkan menarik investasi.
Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, PMI yang terus turun bisa memicu sentimen negatif di pasar keuangan, bahkan dunia usaha menjadi lebih pesimis, memperlambat keputusan ekspansi, perekrutan, dan inovasi.
Baca juga: Wamenaker Luncurkan Kanal Digital 'Buruh Tanya Wamen' untuk Fasilitasi Aduan Pekerja
Dalam hal ini, ada beberapa solusi yang bisa dijalankan, di antaranya dengan memperluas pasar ekspor melalui optimalisasi perjanjian perdagangan internasional dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.
Kemudian iklim investasi asing juga perlu ditata agar banyak masuk ke Indonesia. Pemberian stimulus fiskal yang tepat sasaran juga diperlukan bagi sektor manufaktur, dalam bentuk insentif pajak, subsidi energi, dan keringanan logistik, hingga fasilitasi pembiayaan.
Selain itu, pasar dalam negeri juga perlu diperluas karena permintaan yang kuat dapat menjadi penyangga saat ekspor melemah atau ketidakpastian global meningkat.
Perluasan pasar dalam negeri juga perlu didorong dengan substitusi produk impor yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dengan memaksimalkan konsumsi produk dalam negeri.
Termasuk penyerapan produk lokal oleh pemerintah, serta mendorong integrasi industri hulu-hilir dengan membangun ekosistem industri lokal dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi.
Baca juga: Cerita Para Pemain Gowok Kamasutra Jawa Saat Berkunjung ke Redaksi NTVnews.id
"Karena itu kami di Komisi VII sebagai mitra Kementerian Perindustrian mengawal dan mendukung pemerintah untuk mencari solusi paling baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” tandasnya. (Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
