Ntvnews.id, Jakarta - Bank Dunia melaporkan 68,25 persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Angka ini mencakup sekitar 194,4 juta jiwa dari total populasi 285,1 juta jiwa.
Tingkat kemiskinan di Indonesia melonjak seiring langkah Bank Dunia mengubah metode penghitungan garis kemiskinan dari standar purchasing power parity (PPP) 2017 ke PPP 2021.
Perubahan ini tertuang dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform yang dirilis Bank Dunia.
"Revisi PPP mencerminkan data terbaru mengenai garis kemiskinan nasional yang menunjukkan kenaikan lebih tinggi dibandingkan perubahan harga semata, terutama untuk garis kemiskinan internasional (kemiskinan ekstrem) serta garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Selasa 10 Juni 2025.
Baca juga: Bank Dunia Sebut 60 Persen Warga Indonesia Miskin, BPS Bilang Ini
Dalam hal ini, garis kemiskinan ekstrem naik dari 2,15 dolar AS menjadi 3 dolar AS per kapita per hari.
Kedua, negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income berubah dari 3,65 dolar AS menjadi 4,20 per dolar AS per kapita per hari.
Ketiga, negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income termasuk Indonesia naik dari 6,85 dolar AS menjadi 8,3 dolar AS per kapita per hari.
Total populasi Indonesia mencapai 285,1 juta jiwa, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Artinya hampir dua dari tiga orang Indonesia kini masuk kategori miskin berdasarkan standar baru Bank Dunia.
Baca juga: Bank Dunia Sebut Kinerja Pajak RI Sangat Buruk, Tertinggal dari Negara Tetangga
Sebelumnya, dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 yang masih menggunakan PPP 2017, persentase penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 60,3 persen dari total populasi.
Data ini berbeda jauh dengan penghitungan kemiskinan versi nasional.
Menurut BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 hanya mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi.