Percepat Transformasi Transmigrasi, DPR Setujui Anggaran Tambahan Kementrans Rp1,7 T

Ntvnews.id, Jakarta - DPR RI menyetujui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sejumlah Rp1,7 triliun untuk Kementerian Transmigrasi guna mempercepat agenda transformasi transmigrasi nasional. 

Sehingga saat ini Pagu Total APBN tahun 2025 adalah sebesar Rp1,89 Triliun. 

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa tambahan anggaran ini akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi di kawasan transmigrasi yang masuk dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari Transformasi Transmigrasi. 

"Dengan tambahan anggaran ini, kami menargetkan kawasan transmigrasi bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan mandiri, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional,” katanya saat melakukan Raker dengan Komisi V DPR RI.

Baca juga: IHSG dan Rupiah Kompak Melemah Setelah Trump Tetap Kenakan Tarif Impor 32 Persen

Tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang difokuskan pada penguatan SDM dan pengembangan kawasan transmigrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pada tanggal 18 Februari 2025, kami menerima persetujuan tambahan anggaran dari Presiden RI sebesar Rp2,5 Triliun, maka untuk keamanan anggaran, dan memperhatikan amanat Bapak Presiden terkait efisiensi dan cegah kebocoran anggaran, atas koordinasi yang efektif dengan Kemenkeu, kami kembalikan dana yang sudah disetujui Bapak Presiden, kepada negara, sebesar Rp777 Miliar. Sehingga total Pagu Anggaran Kementerian Transmigrasi pada tahun 2025 menjadi Rp1,89 triliun,” ujar Menteri Iftitah.

Dana tersebut digunakan untuk menjalankan 5 program unggulan transmigrasi, yakni Trans Tuntas – Legalitas tanah transmigrasi; Trans Lokal – Pembangunan rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum; Trans Patriot – Pendampingan dan beasiswa bagi SDM transmigrasi; Trans Karya Nusa – Pengembangan ekonomi lokal dan industri kecil; dan Trans Gotong Royong – Kolaborasi lintas sektor untuk kawasan ekonomi transmigrasi.

Pimpinan Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menyampaikan komitmen DPR dalam mendukung penuh program-program strategis KemenTrans, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.

“Komisi V mendukung upaya Kementerian Transmigrasi untuk peningkatan anggaran demi percepatan sertifikasi lahan, pengembangan infrastrukur, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi,” imbuh Ridwan.

Baca juga: DJ Steve Aoki Ikut Joget Aura Farming Ala Pacu Jalur, Netizen Indonesia Heboh

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Lokot Nasution mengatakan anggaran tambahan yang diterima Kementerian Transmigrasi menjadi bukti nyata pemerintah serius dengan Program Transmigrasi. 

“Ini membuktikan negara menjawab serius masalah transmigrasi, mengenai serapan anggaran yang sudah dilaksanakan sebesar 50 persen adalah pencapaian luar biasa,” ujarnya 

Dalam rapat kerja, Komisi V mengapresiasi arah kebijakan Kementerian Transmigrasi yang memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lokal dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan dunia usaha. 

Transformasi transmigrasi kini tidak hanya soal perpindahan penduduk, tetapi menjadi strategi pembangunan wilayah terintegrasi.

Dalam pemaparannya, Iftitah menegaskan bahwa program transmigrasi saat ini sedang transformasi tidak hanya soal perpindahan penduduk, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.  

“Kementerian Transmigrasi mendapat opini audit dari BPK terkait pengelolaan pangan dan aset lahan yang perlu dibenahi. Kementerian telah menyusun langkah perbaikan, termasuk bekerja sama dengan Bulog dan Kementerian ATR/BPN,” imbuhnya.