Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan lahan relokasi bagi warga yang sebelumnya bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemulihan dan rehabilitasi kawasan konservasi tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Selasa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Kemenhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengedepankan pendekatan soft power dalam menertibkan kawasan Tesso Nilo, guna meminimalkan potensi konflik di lapangan.
"Terhadap masyarakat yang terdampak diharapkan melakukan relokasi secara mandiri, akan tetapi pemerintah juga telah menyiapkan lahan relokasi untuk masyarakat tersebut," ucap Menhut.
Ia menjelaskan bahwa lahan relokasi saat ini tengah dipersiapkan oleh Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4) Taman Nasional Tesso Nilo, yang dibentuk oleh Gubernur Riau. Tim ini bertugas menyusun rencana relokasi bagi masyarakat terdampak, menyiapkan lahan serta skema bantuan sosial, hingga menjalankan proses relokasi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.
Terkait perkembangan pemulihan fungsi kawasan konservasi, Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa sejumlah pihak telah menyerahkan lahan perkebunan mereka secara sukarela. Pemerintah pun telah memusnahkan perkebunan sawit ilegal, termasuk di area seluas 401 hektare pada 29 Juni 2025 dan 311 hektare pada 2 Juli 2025.
"Untuk pemulihan ekosistem di Taman Nasional Tesso Nilo ini kami telah melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan mitra yaitu PT APRIL dan Forest Stewardship Councul untuk pemulihan ekosistem seluas 7.000 hektare di Tesso Nillo," ujarnya.
Tak berhenti pada pemusnahan lahan ilegal, Menteri Kehutanan juga mengungkapkan rencana penghijauan lanjutan di kawasan tersebut. Sebanyak 4.000 bibit akan ditanam sebagai tahap awal, yang kemudian akan disusul dengan penanaman 5 juta batang vegetasi cepat tumbuh, seperti jabon dan medang, di bekas area perkebunan sawit ilegal.
Baca juga: Menko AHY Serahkan Sertifikat Hak Milik Tanah kepada 68 KK Warga Rempang yang Direlokasi
(Sumber: Antara)