Ntvnews.id, Jakarta - Grab Indonesia menilai usulan mitra pengemudi terkait potongan komisi maksimal 10 persen di aplikasi masih membutuhkan kajian komprehensif. Perusahaan menekankan perlunya mempertimbangkan keberlanjutan pendapatan mitra, keterjangkauan harga bagi konsumen, hingga biaya operasional platform.
Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy, di Jakarta, Rabu, 17 September 2025 mengatakan sejumlah aspek harus diperhatikan dalam wacana ini.
"Struktur komisi saat ini masih memiliki banyak tantangan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Komisi ini bukan angka semata, tetapi cerminan dari investasi berkelanjutan kami dalam teknologi, perlindungan mitra, dan layanan pelanggan yang andal," kata Tirza.
Baca Juga: CEO Grab Anthony Tan Temui Keluarga Rusdamdiansyah, Driver Ojol yang Tewas Saat Demo Makassar
"Kami percaya bahwa wacana ini perlu dikaji secara menyeluruh dan proporsional karena Grab menyadari bahwa baik pengguna maupun mitra pengemudi memiliki kebutuhan dan preferensi yang beragam," imbuhnya.
Ia menyampaikan, saat ini tersedia berbagai platform layanan di pasar, termasuk yang menawarkan skema komisi lebih rendah dari 20 persen.
Dalam ekosistem yang terbuka dan kompetitif tersebut, Tirza menekankan setiap mitra memiliki keleluasaan untuk memilih platform yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya.
"Grab percaya bahwa dalam lanskap tersebut, kualitas layanan, keberlanjutan dukungan, dan komitmen terhadap kesejahteraan mitra akan menjadi faktor pembeda yang utama," ujar dia.
Baca Juga: Grab Pastikan Perwakilan Pengemudi Ojol yang Temui Wapres adalah Asli
Dengan pertimbangan itu, Grab tetap mempertahankan struktur komisi 20 persen sebagai strategi jangka panjang menjaga layanan yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan. Hal ini dinilai penting agar tetap memberi manfaat bagi mitra, pengguna, serta masyarakat luas.
Jika penurunan komisi dipaksakan, lanjut Tirza, maka Grab tidak lagi dapat menghadirkan layanan yang dicintai masyarakat.
"Dampaknya bukan hanya pada kualitas layanan, tetapi juga dukungan operasional terhadap mitra pengemudi dan keberlangsungan seluruh ekosistem yang melibatkan jutaan orang di dalamnya," kata Tirza.
Sementara itu, sebelumnya pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia merencanakan aksi demonstrasi di Jakarta. Mereka menuntut komisi aplikasi maksimal 10 persen, penghapusan sistem slot atau aceng, serta mendorong penyusunan UU Transportasi dan revisi aturan terkait.
Baca Juga: KLH Audit Lingkungan PT Gag Nikel untuk Awasi Kepatuhan
(Sumber: Antara)