Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melontarkan kritik kepada pimpinan pusat maupun daerah karena maslah prosedur birokrasi yang dibuat ruwet.

Adapun hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Penyamppaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dari BPK ke Presiden RI.

"Regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan, prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan," ucap Jokowi, Senin, 8 Juli 2024. 

Bahkan dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara melarang para tamu yang hadir baik pimpinan pusat maupun daerah untuk tepuk tangan saat ia sedang mengomentari ruwetnya prosedur birokrasi.

"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi sama saja ngurusnya ruwet," tegas Jokowi.

Menurutnya prosedur birokrasi yang ruwet ini menjadi mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan sumber ketakutan bagi aparat pemerintah.

"Oleh karena itu saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan, lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan sinkronisasi dan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif," tandasnya.