Airlangga Targetkan Pembahasan Tarif dengan AS Rampung pada Desember 2025

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan agar pembahasan terkait tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2025.

“Deadline tahun ini, bulannya, ya, Desember,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa negosiasi antara kedua negara saat ini masih berlangsung secara intensif dan telah memasuki tahap penyusunan aspek hukum (legal drafting).
“Negosiasi (kami) sedang bicara (dengan AS), dan kita akan terus bicara detail karena sekarang tahapannya adalah legal drafting. Tentu ini akan membutuhkan waktu,” kata Airlangga.

Sementara itu, di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat tengah menghadapi penutupan (shutdown) yang berdampak pada keterlambatan publikasi sejumlah data ekonomi resmi. Kondisi tersebut membuat para investor kini lebih menyoroti data yang dirilis oleh sektor swasta.

Dalam perkembangan terpisah, Menteri Keuangan AS dikabarkan akan mengadakan pembicaraan dengan mitra dagang dari China.

Baca Juga: Airlangga: Tarif AS untuk Indonesia Sebesar 19 Persen Mulai Berlaku 7 Agustus 2025

Selain itu, Presiden Donald Trump juga menyebutkan bahwa pertemuan antara dirinya dan Presiden China Xi Jinping masih berpeluang digelar pada akhir Oktober 2025.
Komentar tersebut memunculkan optimisme bahwa rencana penerapan tarif tambahan sebesar 100 persen terhadap China pada 1 November 2025 kemungkinan tidak akan diberlakukan.

Sepanjang pekan ini, para pelaku pasar global akan terus memantau dinamika perang dagang AS–China, serta laporan earning season kuartal III 2025 yang berpotensi memengaruhi pergerakan bursa saham di Wall Street.

Ketegangan antara kedua negara kembali meningkat setelah China pada Kamis (9/10/2025) mengumumkan pembatasan ekspor unsur tanah jarang, langkah yang memperluas kendali terhadap teknologi pemrosesan dan manufaktur. Kebijakan itu juga melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa izin pemerintah terlebih dahulu.

Sebagai tanggapan, Presiden AS Donald Trump pada Jumat (10/10/2025) menyebut China telah bersikap “sangat bermusuhan” dan menuduh Beijing menjadikan AS serta dunia sebagai sandera melalui kebijakan pengetatan ekspor secara mendadak.

(Sumber : Antara)