Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas kelanjutan pengembangan layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech). Hal tersebut disampaikan Airlangga saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
Airlangga menjelaskan Luhut memiliki program yang berkaitan langsung dengan penguatan GovTech sebagai bagian dari reformasi sistem pemerintahan. Menurut dia, pengembangan teknologi digital pemerintah menjadi kebutuhan penting untuk mendorong tata kelola yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
“Pak Luhut punya program yang terkait dengan government technology, GovTech. Itu menjadi hal yang diperlukan terutama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi,” ujar dia.
Selain memperkuat akuntabilitas, GovTech dinilai berpotensi meningkatkan kinerja perdagangan internasional Indonesia. Selama ini, penerapan GovTech telah dilakukan di sektor logistik dan ke depan pemerintah berencana memperluasnya ke sektor ekspor dan impor melalui integrasi data lintas negara.
Baca Juga: Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank
“Kalau itu dikerjasamakan dengan negara lain, maka ekspor-impor kita datanya bisa sama,” katanya menambahkan.
Airlangga mengatakan kawasan ASEAN telah memiliki mekanisme ASEAN Single Window (ASW) yang menghubungkan National Single Windows (NSWs) di masing-masing negara anggota. Sistem tersebut memungkinkan pertukaran dan integrasi data serta informasi secara elektronik, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan GovTech nasional.
“Kita di ASEAN sudah punya ASEAN Single Window. Jadi, kita tinggal bikin prototipenya saja,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Targetkan Integrasi GovTech dan Penguatan MBG untuk Tekan Kemiskinan
Ia menambahkan DEN tengah mengerjakan pengembangan GovTech sebagai bagian dari reformasi pemerintahan sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto. Secara khusus, pengembangan GovTech mulai mengadopsi akal imitasi atau artificial intelligence (AI) sejak Maret 2025, yang diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi anggaran melalui penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Seiring dengan upaya tersebut, pemerintah membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diketuai oleh Luhut. Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 untuk memastikan program reformasi digital pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
(Sumber: Antara)
Arsip foto - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) dan Direktur Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) Indonesia Prof. Sri Fatmawati (kiri) menjawab pertanyaan wartawan selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025. ANTARA/Mentari Dwi Gayati. (Antara)