Januari, Penerimaan Negara Capai Rp172,7 T

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penerimaan negara tercatat mencapai Rp172,7 triliun per 31 Januari 2026. Jumlah itu tumbuh 9,8 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan realisasi Januari tahun lalu senilai Rp157,3 triliun.

"Alhamdulillah, hingga 31 Januari 2026, realisasi penerimaan negara mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh sebesar 9,8 persen secara tahunan," ujar Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Realisasi penerimaan per Januari ini setara dengan 5,5 persen target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Purbaya memaparkan, kinerja penerimaan utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh tinggi mencapai 30,8 persen, dengan nilai sebesar Rp116,2 triliun.

Penerimaan pajak suda mencapai 4,9 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

"Pertumbuhan tersebut berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7 persen, serta penurunan signifikan restitusi hingga 23 persen, sehingga seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan neto positif," jelas Purbaya.

Sementara, penerimaan bea dan cukai mengalami kontraksi sebesar 14 persen. Nilai realisasi penerimaan bea dan cukai tercatat sebesar Rp22,6 triliun atau setara 6,7 persen dari target Rp336 triliun.

Menurut Purbaya, penurunan ini dipengaruhi oleh lonjakan impor dengan tarif 2 persen sebesar 29 persen.

Lalu, pelambatan juga akibat turunnya harga minyak kelapa sawit (CPO) dari 1.059 dolar AS per metrik ton menjadi 916 dolar AS per metrik ton atau terkoreksi 13,5 persen.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga melemah dengan pertumbuhan negatif 19,7 persen. Kontraksi tersebut disebabkan oleh tidak berulangnya setoran dividen perbankan sebesar Rp10 triliun pada tahun sebelumnya.

"Gambaran penerimaan pajak bulan Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul kembalikan arah ekonomi sedang terjadi, sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu," tandas Menkeu.