Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri (Sekretariat Presiden)
Ntvnews.id, Washington D.C - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa impor energi dari Amerika Serikat (AS) masih dibutuhkan untuk menjaga pasokan energi nasional, terutama di tengah penurunan produksi migas dalam negeri akibat faktor alamiah atau natural decline.
“Skema impor ini adalah jembatan kita menuju kemandirian energi ... Untuk memenuhi gap saat ini, kita memang masih membutuhkan impor,” ujar Simon dalam konferensi pers virtual dari Washington D.C., Sabtu, 21 Februari 2026.
Simon menjelaskan Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, serta seluruh kontraktor kontrak kerja sama (K3S) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi lifting migas. Meski demikian, kondisi penurunan produksi secara alami membuat impor tetap menjadi langkah strategis dalam jangka pendek.
Ia mengungkapkan sejak Juli 2025, Pertamina telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan calon mitra dari AS, seperti ExxonMobil, Chevron, KDT Global Resources, dan Hartree.
Baca Juga: Pemerintah Tekankan Kebijakan Bioetanol Sebagai Upaya Akselerasi Kedaulatan Energi Nasional
“Kami juga masih membuka kepada calon-calon mitra dari Amerika Serikat,” kata Simon.
Selain itu, Pertamina juga baru-baru ini menandatangani MoU dengan Halliburton untuk kerja sama oil field recovery. Menurut Simon, kolaborasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga mencakup transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan praktik terbaik global dalam industri migas.
Simon menambahkan bahwa diversifikasi sumber energi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
“Selain dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, kita melihat peluang besar dari Amerika Serikat,” kata dia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Bakom)
Sebagai informasi, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada Kamis, 19 Februari 2026, resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal. Salah satu poin kesepakatan tersebut mencakup kepastian pembelian komoditas energi dari AS dengan nilai total 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp253,3 triliun. Nilai itu meliputi pembelian LPG sebesar 3,5 miliar dolar AS, minyak mentah sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta bensin hasil kilang sebesar 7 miliar dolar AS.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kesepakatan dagang senilai 15 miliar dolar AS tersebut tidak berarti menambah volume impor energi Indonesia, melainkan hanya melakukan realokasi kuota impor dari negara lain.
Baca Juga: Pasal Kerja Sama Non-Ekonomi Dicabut, Perjanjian Dagang dengan AS Tak Korbankan Kedaulatan Indonesia
Ia menekankan bahwa langkah ini dilakukan dengan menggeser sebagian kuota impor yang sebelumnya berasal dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.
“Secara keseluruhan neraca komoditas pembelian BBM dari luar negeri tetap sama, hanya bergeser,” ucap Bahlil.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
