Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Yandri Susanto saat menandatangani MoU di Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, pada Kamis 21 Mei 2026. ANTARA/Ilham Nugraha. (Antara)
Ntvnews.id, Sumedang - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk memperkuat sinergi pembangunan desa melalui program desa binaan.
Kolaborasi ini ditujukan untuk menghubungkan dunia pendidikan kedinasan dengan praktik nyata pembangunan di desa-desa seluruh Indonesia.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Sumedang, Kamis, 21 Mei 2026, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat keterlibatan IPDN dalam mendukung pembangunan desa secara langsung.
“Kami memohon kepada Pak Rektor (IPDN) beserta jajaran agar dapat memiliki desa binaan yang bisa disinergikan dengan program Kementerian Desa,” katanya.
Baca Juga: SPM di Daerah Belum Maksimal, Rektor IPDN: Perlu Samakan Persepsi!
Menurut Yandri, kerja sama ini juga menjadi bagian dari pembekalan bagi para praja IPDN agar memahami secara langsung kondisi pembangunan desa sebelum nantinya bertugas di tingkat kabupaten maupun kota.
Ia menilai teori yang dipelajari di lingkungan pendidikan sering kali berbeda dengan kondisi nyata di lapangan, terutama di desa-desa yang memiliki tantangan pembangunan beragam.
“Di Indonesia terdapat sekitar 75.266 desa, dan nantinya para lulusan ini bertugas di kabupaten maupun kota yang tentu bersentuhan langsung dengan desa-desa tersebut,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Yandri, menempatkan pembangunan desa sebagai strategi utama pemerataan ekonomi nasional.
Kemendes PDTT saat ini menjalankan 12 program prioritas “Aksi Bangun Desa”, mulai dari revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengembangan desa ekspor, desa wisata, desa tematik, desa energi, desa air, hingga penguatan pemuda pelopor desa.
Selain itu, Kemendes mencatat produk-produk desa Indonesia kini telah diekspor ke 59 negara, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Baca Juga: Praja IPDN Gencarkan Bersih-bersih Kantor Pemerintah Aceh, Pelayanan Publik Segera Berjalan
Sementara itu, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Halilul Khairi, menegaskan para praja IPDN dipersiapkan menjadi calon birokrat yang memahami kondisi masyarakat desa sebagai denyut nadi pembangunan nasional.
“Praja utama ini sebentar lagi lulus dari IPDN, mereka akan menjadi jembatan hidup antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan. Mereka tentunya akan terjun langsung ke masyarakat, salah satunya masyarakat di desa,” katanya.
Ia juga menyebut para praja nantinya diharapkan membantu pemerintah dalam mengawal pembangunan desa, termasuk penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, desa digital, layanan kesehatan, padat karya tunai desa, hingga penguatan koperasi desa.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
