Pemkab Bogor Perkuat Tata Kelola Desa Lewat Workshop Evaluasi Keuangan dan Pembangunan Desa 2026
Ntvnews.id, Cibinong - Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa, 23 Juni 2026.
Workshop ini terselenggara atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus pembangunan desa agar semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Dalam sambutannya, Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan apresiasi kepada BPKP yang telah menggagas kegiatan tersebut. Menurutnya, workshop ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
“Pemerintah Kabupaten Bogor menyambut baik pelaksanaan workshop ini. Melalui evaluasi yang komprehensif, kita berharap pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan,” ujar Ajat.
Baca Juga: Dispopar Paser Gelar Workshop Pemberdayaan Wisata Ekonomi Kreatif Desa
Ia menjelaskan, Kabupaten Bogor saat ini memiliki 416 desa dan 19 kelurahan dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 6,1 juta jiwa. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sehingga membutuhkan sistem tata kelola pemerintahan yang semakin baik, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yang nilainya mencapai sekitar Rp1,6 triliun dalam APBDes.
Ajat menekankan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap administrasi maupun regulasi. Lebih dari itu, pengelolaan keuangan desa harus mampu menghasilkan program pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Ajat juga memaparkan sejumlah prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Bogor di sektor pemerintahan desa sepanjang tahun 2025. Salah satunya adalah penghargaan dari LKPP yang diberikan kepada Desa Ciomas Rahayu atas capaian kematangan pengadaan tingkat nasional. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor juga memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan karena dinilai cepat dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa.
“Prestasi-prestasi ini harus menjadi motivasi bagi kita semua. Kita harus bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, dan menyampaikan setiap kebijakan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Selain membahas pengelolaan keuangan desa, Sekda Kabupaten Bogor turut menyoroti perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data DPMD, terdapat 262 BUMDes yang aktif beroperasi, sementara 154 lainnya masih belum aktif.
Menurut Ajat, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan dapat memperkuat eksistensi dan pengembangan BUMDes sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tata kelola yang baik harus dimulai dari desa karena menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang berkualitas hingga tingkat nasional.
“Kalau desa-desa kita baik, tata kelola pemerintahannya baik, maka dampaknya akan dirasakan hingga ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kita bangun Indonesia dari desa, dan kita mulai dari Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Baca Juga: Workshop Wakaf Hutan di Siak, Kolaborasi Jaga Warisan Hijau untuk Anak Cucu
Menutup sambutannya, Ajat mengajak seluruh peserta workshop untuk mengikuti kegiatan dengan serius dan memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan serta pembangunan desa.
Ia kemudian secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 Kabupaten Bogor. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi dan langkah strategis guna mewujudkan tata kelola desa yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
