Pramono Canangkan Sensus Ekonomi 2026 (Ntvnews.id/Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2026.
Ia menegaskan, data statistik yang akurat dan tepercaya menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan, mendorong investasi, memperkuat UMKM, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta.
Tambahnya, seluruh kebijakan strategis yang diambil Pemprov DKI selalu mengacu pada data resmi dari BPS. Mulai dari program sosial, pembangunan infrastruktur, hingga perencanaan ekonomi dilakukan berdasarkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Bagi saya, data ini adalah referensi paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokratis. Hampir semua data BPS selalu kami gunakan dalam rapat-rapat di Balai Kota, termasuk untuk menentukan berbagai kebijakan sosial maupun pembangunan," katanya.
Ia juga menilai bahwa kualitas data sangat menentukan ketepatan arah pembangunan sehingga pemerintah dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pramono menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti strategis mengingat Jakarta menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Indonesia dengan sumbangan 16,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Karena itu, data yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi Jakarta, tetapi juga menjadi indikator penting bagi perkembangan ekonomi nasional.
Saat ini, ekonomi Jakarta juga menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan terbaru, pertumbuhan ekonomi ibu kota mencapai 5,59 persen, sementara inflasi berada di angka 2,78 persen, menjadi yang terendah di Pulau Jawa dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen.
Orang nomor satu di DKI tersebut menjelaskan, data statistik juga menjadi alat evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah.
Salah satu contohnya adalah penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh di Jakarta. Berdasarkan data BPS, jumlah RW kumuh berhasil ditekan dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.
Kepala BPS RI dan Pramono (Ntvnews.id/Adiansyah)
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pentingnya data dalam menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran. Ia pun mengajak seluruh warga Jakarta yang menjadi responden Sensus Ekonomi 2026 untuk memberikan informasi secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.
"Data inilah yang menjadi dasar kita menentukan kebijakan pembangunan. Karena itu, saya mengimbau seluruh warga Jakarta yang menjadi responden sensus agar memberikan informasi secara jujur dan apa adanya. Data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran," katanya.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai program prioritas Pemprov DKI Jakarta, mulai dari perlindungan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan dunia usaha, hingga penciptaan lapangan kerja.
Di sektor pendidikan, Pemprov DKI terus melanjutkan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menjangkau sekitar 707.520 siswa, serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi sekitar 15.900 mahasiswa.
Mulai 2027, Pemprov DKI juga menyiapkan program LPDP Jakarta yang akan memberikan beasiswa bagi sekitar 50 hingga 75 mahasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri pada tahap awal.
Sementara di bidang kesehatan, Jakarta didukung oleh 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu, sehingga data yang akurat diperlukan agar pelayanan publik semakin efektif dan tepat sasaran.
Untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pramono menginstruksikan seluruh perangkat daerah, wali kota, bupati, camat, lurah, hingga pengurus RT dan RW aktif menyosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat.
Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, situs resmi pemerintah, videotron, hingga kanal informasi publik lainnya agar tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi.
Sensus Ekonomi sendiri merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pada 2026, BPS akan mendata seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar di 18 kategori lapangan usaha, kecuali sektor pertanian, administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan basis data ekonomi paling mutakhir karena seluruh pelaku usaha di Indonesia akan didata tanpa terkecuali.
Ia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang benar karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Untuk menjaga keamanan sistem, BPS bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia, dan Perum Peruri dalam pengelolaan data.
"Data yang dihasilkan akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang lebih tepat dan berbasis pada data yang lengkap serta mutakhir," tutup Amalia.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
