Kemendagri dan Pemda Perkuat Sinergi untuk Maksimalkan Program Bedah Rumah

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang dinilai menjadi salah satu program yang paling dinantikan masyarakat.

Komitmen tersebut sejalan dengan rencana penerbitan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai upaya mempercepat pencapaian target 400 ribu penerima manfaat BSPS.

“Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, tidak layak,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Pernyataan itu disampaikan Tito kepada awak media setelah mengikuti rapat bersama Menteri PKP, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor BPKP, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026. Pertemuan tersebut juga membahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.

Baca Juga: Verifikasi Penerima Program Bedah Rumah Tembus 300 Ribu Unit

Menurut Tito, pembangunan hunian tetap secara in situ menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pembangunan huntap bagi warga yang direlokasi menjadi kewenangan Kementerian PKP.

Sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito mengakui pembangunan ribuan hunian tetap merupakan pekerjaan yang tidak sederhana.

Meski demikian, ia mengapresiasi kesiapan Kementerian PKP yang terus menyusun rencana pembangunan secara matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Jujur, saya lega sebagai Kasatgas karena melihat timeline-nya dan rencana-rencana on progres, bagus. Bahkan sudah banyak koordinasi termasuk tanah sudah diperoleh itu betul-betul melegakan dan akan kita follow up nanti,” ungkapnya.

Baca Juga: Mendagri Minta Pemda Akselerasi Program BSPS, Target 400 Ribu Rumah

Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Kemendagri akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Direktur Utama PT PLN, serta seluruh kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Tito memastikan pemerintah akan bergerak cepat agar proses pembangunan berjalan optimal.

Dalam rapat itu juga dibahas masukan dari pelaku usaha real estat terkait masih adanya sejumlah daerah yang belum menerapkan kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menanggapi hal tersebut, Tito menegaskan Kemendagri akan mengevaluasi daerah-daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut.

“Setelah itu kita akan menggunakan surat edaran, semacam mengingatkan mereka. Dan kemudian juga kita akan memberikan award nanti di enam region seluruh Indonesia, region Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa-Bali dan lain-lain yang itu berupa insentif fiskal yang kepala daerah yang pro di bidang perumahan,” katanya.

Baca juga: Kemendagri Targetkan Program BSPS Menjangkau 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni pada 2026

Pada kesempatan yang sama, Tito juga meminta BPKP untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah yang belum melaksanakan kebijakan dimaksud.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program perumahan rakyat dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, perwakilan pengembang, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

(Sumber: Antara)