Ketua Parlemen Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf. ANTARA/Anadolu/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Taheran - Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf meminta masyarakat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Imbauan tersebut disampaikan pada Selasa, 1 September 2026 waktu setempat, ketika Iran menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar akibat kesulitan melakukan impor di tengah blokade angkatan laut Amerika Serikat (AS).
"Tentu saja, sebagian tanggung jawab atas konsumsi tinggi ini bukan terletak pada rakyat kita; melainkan pada industri kita," kata ketua parlemen sekaligus negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf dalam pidato yang disiarkan televisi Iran, dilansir dari AFP, Kamis, 3 September 2026.
Ghalibaf kemudian menekankan pentingnya penghematan konsumsi bensin di tengah situasi tersebut.
"Namun dalam hal apa pun, yang jelas adalah kita perlu menghemat bensin dalam pemakaian kita," imbuhnya.
Menurut Ghalibaf, upaya mengurangi penggunaan bahan bakar membutuhkan kesadaran bersama dari pemerintah dan masyarakat. Ia menilai kerja sama warga menjadi bagian penting untuk menghadapi keterbatasan pasokan.
Ghalibaf mengatakan penghematan bahan bakar membutuhkan kebijaksanaan kolektif dan tentu saja membutuhkan kerja sama rakyat.
Baca Juga: Iran Lancarkan Serangan Balasan ke Pangkalan AS di Sejumlah Negara
Ia optimistis kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi apabila konsumsi bensin dilakukan secara bijaksana.
"Jika kita menggunakannya dengan benar, kita dapat mengelola dengan jumlah bensin yang kita produksi di negara ini," katanya.
Blokade tersebut diberlakukan Washington terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai respons atas keputusan Teheran menutup Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan salah satu rute penting dalam distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk.
Selain melakukan blokade, pemerintah AS juga mengumumkan serangkaian sanksi baru yang cakupannya luas. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperketat tekanan dan semakin mengisolasi perekonomian Iran.
Dampak keterbatasan pasokan bahan bakar mulai terlihat di sejumlah wilayah Iran. Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan mengular di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Teheran.
Pekan sebelumnya, Wakil Presiden Iran Mohammad Jafar Ghaempanah mengakui produksi bensin dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut semakin sulit karena Iran tidak dapat mendatangkan pasokan dari luar negeri akibat blokade AS.
"tidak mencukupi, dan dikarenakan blokade angkatan laut AS, kita tidak dapat mengimpornya".
Beberapa hari sebelum pernyataan tersebut, Kepala Staf Presiden Iran juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kuota bensin.
Di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat akibat lonjakan inflasi dan prospek ekonomi yang memburuk karena perang, Ghalibaf turut mengumumkan rencana pemerintah memperluas program subsidi bagi masyarakat.
"Pemerintah dan parlemen bertekad untuk meningkatkan alokasi kredit untuk program subsidi pangan elektronik, terutama untuk kelompok pendapatan yang menanggung tekanan ekonomi terbesar," katanya.
Ghalibaf menegaskan bahwa pemerintah tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama.
"Sebenarnya, semua upaya kita sebagai pejabat harus diarahkan untuk mengurangi tekanan pada rakyat sehingga ketidakpuasan berkurang, karena kepuasan rakyat adalah prinsip mendasar bagi kita," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
