Program Makanan Bergizi ala Trump di Sekolah AS Terkendala

Ntvnews.id, Washington D.C - Program penyediaan makanan bergizi di sekolah yang didorong pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menghadapi berbagai kendala. Sejumlah sekolah di AS kesulitan meningkatkan penyajian makanan segar karena terbatasnya fasilitas dapur, peralatan, tenaga kerja, hingga anggaran.

Dilansir dari Reuters, Selasa, 6 Oktober 2026, Persoalan tersebut salah satunya terjadi di Sekolah Dasar Thomas Hooker, Connecticut. Pada Senin, 28 September 2026 pagi, tiga pegawai kantin menyiapkan makan siang untuk sekitar 300 siswa.

Mereka memasak nugget ayam popcorn beku yang terlebih dahulu dilumuri saus jeruk dan kemudian dipanaskan dalam oven. Menu tersebut disajikan bersama nasi merah dan buncis segar.

Sekolah juga menyediakan patty hamburger dengan keju, wortel mini, mentimun, tomat ceri, apel, jeruk, serta buah kalengan.

Bangunan sekolah yang didirikan pada era 1960-an tersebut tidak memiliki dapur. Saat sekolah itu dibangun, banyak siswa masih pulang ke rumah untuk makan siang.

Sekolah Umum Meriden kemudian menyiasati keterbatasan tersebut dengan mengubah tiga lemari menjadi ruang dapur. Sejumlah peralatan lainnya ditempatkan di ruangan berbeda.

Direktur Layanan Makanan dan Nutrisi Meriden, Susan Maffe, mengatakan keterbatasan fasilitas membuat sekolah kesulitan mengolah makanan menggunakan bahan-bahan segar.

"Kondisi ini jelas sangat menantang," kata Maffe.

Situasi yang dialami Meriden menjadi gambaran persoalan serupa yang dihadapi berbagai sekolah di Amerika Serikat.

Pemerintahan Trump mendorong sekolah untuk mengurangi konsumsi makanan ultra-olahan dan meningkatkan penggunaan bahan pangan segar. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari gerakan Make America Healthy Again yang didorong Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS Robert F. Kennedy Jr.

"Kita perlu memperluas masakan rumahan, mengurangi tambahan gula dan makanan ultra-olahan, serta menyajikan lebih banyak hasil bumi segar, biji-bijian utuh, dan protein berkualitas tinggi," kata Kennedy pada Agustus.

Kennedy menyebut sekolah membutuhkan dapur, peralatan, pelatihan, serta pola kerja yang memungkinkan makanan diolah dari bahan mentah.

Sebagai dukungan, pemerintah AS mengalokasikan dana hibah sebesar US$70 juta atau sekitar Rp1,1 triliun untuk pengadaan peralatan sekolah. Selain itu, pemerintah menyiapkan US$30 juta atau sekitar Rp470 miliar untuk penelitian mengenai cara menyediakan makanan sekolah yang lebih sehat dengan biaya yang efisien.

Namun, pengelola layanan makanan sekolah menilai anggaran tersebut masih belum memadai.

Ketua School Nutrition Foundation, Gay Anderson, mengatakan dana US$70 juta harus didistribusikan kepada sekolah-sekolah di 50 negara bagian.

"Uang sebesar US$70 juta tidak akan cukup untuk menjangkau 50 negara bagian," kata Anderson.

Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers di Kompleks Kepresidenan sebagai bagian dari KTT NATO ke-36 para Kepala Negara dan Pemerintahan di Ankara, Turkiye, pada 8 Juli 2026. (Antara)

Meriden sendiri mengeluarkan lebih dari US$300 ribu pada tahun lalu untuk membeli sekaligus memperbaiki peralatan. Sementara itu, Connecticut pada tahap awal hanya memperoleh US$209 ribu untuk digunakan di seluruh wilayah negara bagian tersebut.

Kendala yang dihadapi sekolah bukan hanya menyangkut fasilitas. Kekurangan tenaga kerja terampil dan keterbatasan biaya operasional juga menjadi persoalan.

Survei School Nutrition Association menunjukkan hanya sekitar 16 persen distrik sekolah di AS yang mampu menyajikan makanan yang dimasak sendiri setiap hari.

Sekitar 71 persen distrik lainnya menyediakan makanan yang dimasak sendiri setidaknya satu kali dalam sepekan. Makanan tersebut memanfaatkan bahan segar, mentah, atau utuh untuk membuat sebagian maupun keseluruhan hidangan.

Lebih dari 93 persen distrik mengaku membutuhkan tambahan tenaga kerja, pelatihan memasak, peralatan, serta infrastruktur agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap makanan ultra-olahan.

Anderson juga menghadapi tantangan serupa di distrik sekolah tempatnya bekerja di Sioux Falls, South Dakota.

Distrik tersebut memiliki dapur pusat dengan 50 pegawai yang menyiapkan makanan untuk 24 sekolah dasar. Namun, sekolah dasar tidak memiliki fasilitas dapur dan hanya dilengkapi wastafel, kulkas, serta lemari.

Di tingkat sekolah menengah pertama, sebagian besar makanan yang disajikan masih berupa produk beku yang cukup dipanaskan, seperti pizza dan potongan ayam.

Anderson memperkirakan diperlukan dana sekitar US$350 ribu untuk melengkapi sekolah dasar dengan fasilitas yang memungkinkan penyediaan sarapan hangat.

Namun, South Dakota pada tahap awal hanya menerima US$69 ribu dari program hibah peralatan yang diberikan Kementerian Pertanian AS.

"Kami ingin memberikan makanan yang paling bergizi bagi para siswa. Kami hanya perlu mendapatkan pendanaan yang memadai agar kami bisa berkreasi dan mewujudkan hal-hal ini," ujar Anderson.

Keterbatasan jumlah pekerja semakin memperumit upaya tersebut. Sebagian tenaga kerja memilih beralih ke sektor ritel atau pergudangan yang menawarkan pendapatan lebih tinggi.

Pengolahan makanan dari bahan mentah juga membutuhkan kemampuan khusus. Para pekerja harus dapat menangani daging mentah, mengikuti resep dan standar gizi, serta mengoperasikan berbagai peralatan dapur secara aman.

Persoalan biaya juga menjadi tantangan. Meriden mengeluarkan sekitar US$5,07 untuk setiap porsi makan siang pada tahun lalu. Angka tersebut terdiri atas US$2,44 untuk tenaga kerja, US$2,04 untuk bahan makanan, dan sekitar US$0,20 untuk peralatan. Dana lainnya digunakan untuk kebutuhan kebersihan, utilitas, perlengkapan kantor, dan pelatihan.

Sementara itu, pemerintah federal hanya mengganti biaya sekitar US$4,80 untuk setiap porsi makanan.

Maffe memperkirakan kondisi tersebut dapat menimbulkan defisit hingga sekitar US$250 ribu.

Untuk menutupi kekurangan biaya, sekolah menjual makanan ringan dan minuman sehat, menyediakan layanan katering untuk kegiatan distrik, serta memanfaatkan sebagian dana dari pemerintah negara bagian.

Maffe juga mengkhawatirkan penerapan standar nutrisi baru dari Kementerian Pertanian AS. Jika aturan tersebut mewajibkan sekolah menyediakan lebih banyak makanan segar, ia mengaku belum memiliki solusi untuk memenuhi ketentuan tersebut.

"Saya tidak tahu bagaimana saya akan melakukannya. Sungguh," katanya.

Kementerian Pertanian AS menjelaskan bahwa besaran penggantian biaya makanan ditetapkan oleh Kongres. Lembaga tersebut juga menyatakan pemerintah telah memberikan hibah untuk membantu pengadaan peralatan sekolah selama hampir dua dekade.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, sejumlah distrik sekolah mulai berhasil meningkatkan penggunaan bahan makanan segar.

Littleton Public Schools di Colorado, misalnya, membangun dapur produksi pusat dengan nilai investasi US$4 juta pada musim gugur tahun lalu.

Pembangunan fasilitas tersebut dibiayai dari anggaran distrik, sisa dana Covid-19 untuk layanan nutrisi, serta sumbangan yayasan lokal.

Tiga koki bekerja di dapur tersebut untuk membuat berbagai makanan, seperti muffin zucchini, adonan pancake, bahan cabai, taco berbahan daging sapi lokal, pai ayam, saus marinara, hingga campuran rempah-rempah.

Makanan yang telah disiapkan kemudian dikirim ke 21 sekolah untuk dimasak atau diselesaikan sebelum disajikan.

Sebelum dapur pusat beroperasi, hanya sekitar seperempat menu makan siang yang menggunakan bahan segar. Setelah fasilitas tersebut digunakan, porsinya meningkat lebih dari dua kali lipat.

Namun, perubahan pola makanan juga menghadirkan tantangan baru. Sebagian siswa telah terbiasa mengonsumsi makanan olahan.

"Beberapa anak terbiasa dengan makaroni dan keju Kraft," kata Direktur Layanan Gizi Littleton, Jessica Gould.

"Kami mencoba membuat lompatan besar di sini. Membuat selera mereka mengikuti perubahan ini akan menjadi tantangan kami selanjutnya," lanjutnya.