Ntvnews.id, Jakarta - Nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra muncul dalam bursa kandidat wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Yusril dinilai kompeten mendampingi Presiden Prabowo Subianto karena pengalamannya di eksekutif sejak era pemerintahan Soeharto.
"Menurut saya kalau memang dia (Yusril, red), pengalaman empirisnya di pemerintahan panjang sekali. Apalagi di sektor administrasi negara, dia pernah di Setneg, menjadi kepala Biro, menjadi apa itu waktu pak Harto, terus dia menjadi Menteri, pernah Menteri Hukum, sekarang Menko. Jadi, dia sangat senior di pemerintahan itu," ujar mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 20 November malam.
Menkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengungkapan, Yusril memiliki konsistensi yang tinggi sebagai negarawan. Selain cerdas, menurut Hamid, Yusril juga merupakan pribadi yang lurus, solutif dan tidak punya rekam jejak yang buruk.
"Pak Yusril itu orangnya kalau dia sudah mengatakan A, itu susah belok menjadi B. Jadi konsistensinya tinggi. Saya kenal baik pribadi beliau, dan beliau sangat cerdas menemukan persoalan dan sekaligus rumusan masalah. Itu logikanya Pak Yusril itu hebat sekali, bagus. Dia orangnya itu kalau tidak setuju sesuatu, dia bisa sampaikan. Jadi dia tak menduga duga, dan dia tidak pernah punya kisah menikam dari belakang, karena dia orangnya ceplas ceplos, straight forward," ungkap Hamid.
"Di atas segalanya, Pak Yusril itu orangnya detail. Jadi, kalau dia jadi wapres, pasti atasannya tidak celaka, karena dia memiliki keterusan terangan 'Pak ini boleh, Pak ini tidak boleh' dia tidak akan pernah menjerumuskan presiden," imbuhnya.
Hamid mengatakan, sosok seperti Yusril sangat dibutuhkan untuk mengatasi situasi nasional saat ini. Pakar hukum tata negara itu dinilai mampu pasang badan untuk membela kepentingan pemerintah.
"Kapasitas kecerdasannya luar biasa. Pak Yusril sangat-sangat cerdas. Tapi kalau anda tanya saya, saya suka sikapnya yang terus terang. Itu dibutuhkan orang seperti dia, dalam negeri yang sedang bermasalah ini. Dibutuhkan orang yang memiliki keterusterangan, baik kepada publik maupun kepada Presiden. Jangan terulang kasus Listyo menikam Presiden dari belakang," kata Hamid.
"Dan terakhir ya, Yusril itu bisa pasang badan untuk membela kepentingan pemerintah. Itu kelebihannya dia," sambungnya.
Oleh karena itu, Hamid tidak meragukan kapasitas dan kapabilitas Yusril sebagai Wapres RI. Sebab Yusril sudah makan asam garam di dunia pemerintahan.
Diketahui, Yusril pernah diangkat Soeharto sebagai penulis naskah pidato presiden hingga tahun 1998. Lalu menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada periode 1999-2001 era BJ Habibie , Menteri Kehakiman dan HAM periode 2001-2004 era Megawati, Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007 era SBY, dan pada 2024 lalu ia dilantik sebagai Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan era Prabowo.
"Artinya dia punya pengalaman. Membandingkan antara presiden satu dengan presiden lain. Jadi dia kaya pengalaman, mengikuti gaya masing-masing presiden kan. Mulai dari gaya Pak Harto, waktu Habibi, dia masih ikut. Ibu Mega, ikut. SBY ikut. Waktu Jokowi, jeda. Sekarang dia ikut. Berarti keempat gaya Presiden, dia bisa bandingkan, mencari yang terbagus, pengalamannya luar biasa," terangnya.
Hamid pun memberikan pesan khusus kepada Yusril apabila nantinya terpilih sebagai wapres pendamping Presiden Prabowo. Ia mengingatkan agar pemerintah konsisten menjalankan supremasi hukum.
"Misalnya, dia terpilih kan dia ahli hukum. Ya toh, kalau saya, semua putusan MA yang berkekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan pemerintah, pemerintah harus jalankan itu. Misalnya, lembaga administrasi negara kalah ya, di putusan MA. Pemerintah harus konsisten, ngalah," ucap Hamid.
"Kedua, putusan pemerintah mengenai seseorang yang dihukum, ya pemerintah harus hukum orang itu. Jadi (supremasi hukum, red) dijalankan," pungkasnya.
Baca Juga: KPK Duga Bupati Klaten Nonaktif Gunakan Dana 26 Kecamatan untuk Bayar EO HUT Kabupaten
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keterangan kepada pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026. (Antara)