Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Hingga akhir September 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Noor Faisal Achmad mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dalam pengelolaan APBN.
Noor menjelaskan pemerintah tetap berpegang pada aturan fiskal yang ketat, termasuk menjaga defisit APBN agar tetap terkendali.
Baca juga: Kemenkeu Salurkan Rp599,2 Triliun Transfer ke Daerah hingga September 2026
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan belanja negara agar memberikan dampak yang lebih efektif terhadap perekonomian.
"Pemerintah juga tetap dengan fiscal rules yang sangat ketat, dalam artian defisit bisa dijaga. Sekarang masih jauh akhir tahun, tapi sekarang sampai September di 1,24 persen," ucap Noor dalam paparan Outlook Ekonomi dan Arah Kebijakan Fiskal 2027 dikutip, Kamis 22 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Noor menyebut pemerintah tidak bermaksud menahan belanja negara. Namun, belanja perlu dikelola secara lebih baik agar mampu mendukung aktivitas ekonomi secara optimal.
"Kita tidak menahan, tapi kita belanja dengan lebih baik juga dibandingkan periode sebelumnya," lanjutnya.
Noor menambahkan, kredibilitas APBN menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global.
Pendapatan Negara Tumbuh 25,5 Persen
Di sisi lain, Noor menyebut kinerja APBN hingga September 2026 juga ditopang oleh pertumbuhan pendapatan negara yang mencapai 25,5 persen. Sementara itu, belanja negara tumbuh sebesar 19 persen dibandingkan periode yang sama.
Noor menilai pertumbuhan pendapatan negara mencerminkan aktivitas ekonomi sekaligus kepercayaan pelaku usaha terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen mengelola penerimaan negara dengan baik dan memastikan belanja negara dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian.
"Ini bagian kepercayaan juga dari semua bahwa masih bisa membayar pajak dengan baik dan pemerintah tentunya akan komit mengelola dengan baik," bebernya.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Perpres Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh ke Kemenkeu
Fundamental Ekonomi RI Terjaga
Lebih lanjut, Noor menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat meskipun menghadapi tekanan dari kondisi global dan pasar keuangan.
Ia menyebut ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,5 persen pada semester I-2026.
"Kita cukup resilient dibandingkan dengan negara-negara mitra. Jadi kita harus bangga bahwa bisa tumbuh semester I ini sampai ya 5,5 persen, tidak banyak negara yang bisa mencapai hal tersebut," bebernya.
Selain itu, pertumbuhan kredit yang mencapai lebih dari 13 persen dan cadangan devisa sebesar USD146,3 miliar turut menjadi indikator ketahanan ekonomi domestik.
Dari sisi inflasi, Noor menyampaikan bahwa tingkat inflasi terakhir tercatat sebesar 3,28 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Sementara itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan pasar keuangan, termasuk nilai tukar rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan imbal hasil surat berharga negara (SBN).*
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara