Sejarah Baru di Polri, Jenderal Bintang 4 Aktif Jalani Sidang Etik

Ntvnews.id, Jakarta – Institusi Polri akan mencatat sejarah baru dengan digelarnya sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Untuk pertama kalinya, seorang perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat yang masih berstatus anggota Polri aktif akan menjalani proses persidangan etik.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto nantinya akan menentukan susunan Majelis Sidang KKEP yang bertugas memeriksa dugaan pelanggaran etik Listyo. Polri memastikan proses tersebut berjalan sesuai mekanisme yang berlaku tanpa memberikan perlakuan khusus, meskipun pihak yang diperiksa pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi kepolisian.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, status Listyo sebagai anggota Polri aktif menjadi dasar dilaksanakannya sidang etik. Penanganan perkara tersebut juga akan mengikuti prosedur yang sama dengan anggota kepolisian lainnya.

"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa. Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," kata Isir kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: James Hill Dipanggil Timnas Inggris untuk Hadapi Kroasia dan Spanyol

Sementara itu, sidang etik terhadap tiga tersangka lainnya masih menunggu proses pemeriksaan pidana yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri. Isir menyebut agenda persidangan diperkirakan berlangsung pekan depan setelah tahapan pemeriksaan berjalan.

“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” ujar Isir.

Meski waktu pelaksanaan belum dipastikan, Polri menegaskan seluruh anggota yang diduga melakukan pelanggaran tetap akan diproses melalui mekanisme etik. Termasuk Listyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegas Isir.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Listyo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan dengan alasan kondisi kesehatan.

Baca Juga: Danantara dan Telkom Kembangkan Padisera, Marketplace Nasional untuk UMKM

Proses penegakan kode etik juga telah berjalan terhadap para tersangka. Mabes Polri sebelumnya menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik yang digelar pada Selasa, 10 November 2026.

Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server *Lawful Interception Management System* (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.

Pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar sasaran.

Atas perkara tersebut, keempat tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.