Novel menganggap pembatasan usia 50 tahun menghambat potensi calon-calon pimpinan KPK yang memiliki kualifikasi dan pengalaman di bawah usia tersebut.

MK berpendapat bahwa pembatasan usia tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, dan tidak ada pelanggaran terhadap batasan kebijakan hukum terbuka.

Mahkamah juga menyatakan bahwa masalah KPK saat ini tidak berkaitan langsung dengan syarat usia calon pimpinan.

"Setidak-tidaknya Mahkamah tidak menemukan adanya potensi yang kuat bahwa perubahan syarat usia demikian mengakibatkan kebuntuan hukum serta menghambat pelaksanaan tugas-tugas KPK sebagai lembaga pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi," kata Ketua MK.

Namun, Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pandangan berbeda (dissenting opinion). Arsul menyatakan seharusnya MK mengabulkan sebagian permohonan tersebut, mengingat Pasal 29 huruf e UU KPK sudah dimaknai sebelumnya oleh Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

"Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan." demikian bunyi Pasal 29 huruf e.

Perkara ini diajukan oleh 12 mantan pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, Mochamad Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, dan lainnya, yang sebelumnya berkarier dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di lembaga tersebut.