Dari diskusi diperoleh informasi bahwa jumlah pekerja migran Indonesia di Hong Kong didominasi perempuan. Sebagian besar mereka bekerja di sektor rumah tangga.

Menurut Andry, secara umum PMI memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Hongkong.  Dari penjelasan Satgas Perlindungan PMI Hong Kong, juga didapatkan informasi bahwa upaya pembinaan terhadap PMI dilakukan secara rutin dan berlangsung baik.

Ada 200-an LSM dan kurang-lebih 10 LSM aktif yang mengadvokasi para PMI di Hong Kong.

"Upaya kolaboratif Satgas Perlindungan PMI di Hong Kong juga dilakukan secara rutin bersama-sama dengan pemerintah lokal, melibatkan polisi Hong Kong, unsur LSM dan asosiasi PMI serta agen-agen PMI yang ada di Hong Kong," tuturnya.

Strategi dan operasionalisasi perlindungan PMI bisa menjadi model bagi perlindungan PMI di negara lain. Meskipun demikian, strategi penguatan perlindungan PMI di luar negeri masih memerlukan peningkatan, yang sejalan dengan peluang kerja di wilayah-wilayah pekerjaan yang lebih membutuhkan skill, yang selama ini belum banyak diminati oleh PMI .

"Perlindungan PMI di luar negeri merupakan upaya pemerintah RI untuk memastikan warga negara Indonesia terlindungi oleh pemerintah RI dimana pun mereka berada sebagai wujud mandat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandas Andry.

Kunjungan kerja ini dilakukan guna memastikan perlindungan para PMI di Hongkong dilaksanakan secara efektif oleh Satgas Perlindungan PMI, yang meliputi unsur kementerian dan dinas tenaga kerja, Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Luar Negeri melalui konsul jenderal pemerintah RI di Hong Kong, serta unsur Imigrasi.