Masinton kemudian mengemukakan beberapa kasus lain selain tiga kejadian yang menjadi viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Kasus-kasus tersebut, menurut Masinton, menimpa pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan juga keluhan dari WNI yang baru kembali dari luar negeri.

Tak Diterima Daftar Bupati Tapteng ke KPU

Gedung KPU RI. (Antara)

Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengajukan protes keras kepada Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin karena tidak bisa mendaftar sebagai calon Bupati Tapanuli Tengah. Protes tersebut disampaikan oleh anggota Komisi II DPR dalam rapat kerja dengan KPU.

Protes itu disampaikan Masinton saat Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membacakan hasil kesimpulan rapat. Masinton berpendapat bahwa KPU Tapteng seharusnya menerima berkas pendaftarannya terlebih dahulu sebelum melakukan verifikasi.

Kerja KPK Mirip Sirkus

Gedung KPK. (Antara)

Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu menilai bahwa kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini lebih menyerupai pertunjukan sirkus karena selalu mengutamakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menghabiskan anggaran negara.

"Itu anggarannya kalau saya rata-ratakan satu triliun Rupiah per tahun, jadi 15 tahun (kerja KPK) itu (menghabiskan) Rp15 triliun. Dia cuma rutinitas saja itu OTT pakai masker. Duit (yang dikorupsi) kadang dipaksain cuma Rp50 juta, dilebarin biar kelihatan banyak," tuding Masinton di tengah diskusi mengenai Perppu KPK di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

"Dalam konteks itulah saya berkeyakinan UU KPK harus direvisi. Karena saya ingin agenda pemberantasan korupsi lebih maju lagi, tidak menjadi rutinitas menangkap menangkap, penyadapan, penyadapan, OTT, OTT. Dan itu bagi saya kerja ala sirkus," tukas dia lagi.