Stunting yang tidak tertangani dengan baik akan menjadi beban dan sekaligus ancaman bagi kemajuan bangsa. Karena itu pemerintah memasukkan program prioritas percepatan penurunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agar program ini berjalan efektif, dibentuklah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), baik di pemerintah pusat dan daerah.

Ilustrasi anak (Freepik )

Di tingkat pusat, Wakil Presiden RI menjadi Ketua Pengarah TPPS yang berperan memberi masukan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. Tim ini juga memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Sejumlah langkah pencegahan stunting yang penting dilakukan antara lain pemenuhan gizi ibu hamil hingga pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Penting pula melakukan pendampingan ASI eksklusif dengan makanan pendamping air susu Ibu (MPASI), memantau tumbuhkembanganaksertamenjagakebersihan sanitasi dan lingkungan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Budi mengatakan sejauh ini pemerintah telah berusaha maksimal untuk menurunkan prevalensi stunting. Meski demikian, sangat penting pula mendorong keaktifan masyarakat sebagai penerima manfaat. Orang tua dan masyarakat harus waspada bila berat badan anak tidak naik dalam kurun waktu tertentu. “Kalau berat badan anak tidak naik, nah itu sudah enggak sehat, cepat-cepat dikirim ke puskesmas, itu ada tata laksananya,” kata Menteri Budi.

Transformasi Layanan Kesehatan untuk Semua

Angka Stunting (NTV Grafis)

Berhasilnya penurunan angka stunting dan terjadinya peningkatan kesehatan gizi masyarakat adalah bagian dari komitmen Kementerian Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik melalui transformasi kesehatan sejak akhir 2021. Peningkatan kualitas layanan kesehatan ini menjadi fokus seiring keberhasilan Indonesia menangani krisis pandemi Covid-19 dengan baik.

Ada enam pilar transformasi kesehatan yang dijalankan pemerintah, yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diarahkan pada pencegahan atau promotif preventif juga menjadi bagian transformasi kesehatan.

“Kita perkuat puskesmas, posyandu, sampai layanan kesehatan yang sifatnya promotif atau edukasi dan preventif atau pencegahan,” ujar Menteri Budi usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Oktober 2023.