Kementerian Kesehatan menggenjot transformasi kesehatan untuk mengatasi kurangnya akses layanan primer dan belum optimalnya penemuan kasus penyakit sejak dini. Langkah yang ditempuh adalah dengan membangun165 puskesmas sesuai standar, 156 di antaranya berada di Papua. Mereka juga menggalang komitmen pemerintah daerah untuk mengisi formasi pegawai bidang kesehatan 2024 sesuai kebutuhan prioritas. Ada juga Program Integrasi Layanan Primer (ILP) dari tingkat puskesmas hingga ke posyandu.

Presiden Jokowi (Youtube Sekretariat Presiden)

Kementerian bahkan merevitalisasi layanan primer dengan mengaktifkan 300 ribu posyandu dan melengkapi fasilitas puskesmas. Sementara itu, kekurangan layanan rujukan diatasi oleh pemerintah dengan pengampuan jejaring layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau ginjal.

Kebijakan lain adalah pengembangan kapasitas intervensi kardiovaskuler dan transplantasi ginjal di beberapa rumah sakit. Kementerian bahkan tengah membangun empat rumah sakit vertikal baru yang akan menjadi sentra layanan kesehatan lengkap, khususnya dalam menangani penyakit-penyakit tersebut di kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Rumah sakit vertikal itu dibangun di Surabaya, Makassar, Ibu Kota Negara Nusantara, dan Jayapura. Selain membangun fasilitas kesehatan baru, Kementerian juga menjembatani kerja sama beberapa rumah sakit di Indonesia dengan rumah sakit di luar negeri. “Kemenkes berkomitmen melayani kesehatan masyarakat, di mana tidak ada seorang pun akan merasa terabaikan dan ditinggalkan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi pada awal Februari lalu.

Adapun terkait pembiayaan kesehatan pengobatan kuratif (penyembuhan, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin) yang tinggi akan diatasi dengan pengendalian inflasi di sektor kesehatan. Pemerintah berusaha memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi pembiayaan skrining kesehatan di puskesmas.

Ilustrasi Anak Sekolah SD (Pixabay)

Tantangan lain sektor kesehatan dalam negeri adalah kurangnya jumlah dokter spesialis hampir di seluruh provinsi. Saat ini Indonesia baru memiliki 49.720 dokter spesialis. Indonesia membutuhkan sekitar 30.000 untuk mencapai rasio ideal dokter spesialis, yakni 0,28 per 1.000 penduduk. Distribusi dokter spesialis juga tak merata, sekitar 59% terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Sejumlah strategi yang dijalankan pemerintah untuk mengatasi isu ini antara lain meratakan penyebaran tenaga kesehatan, memproduksi sumber daya manusia bidang kesehatan, mempermudahanlayanandanmeningkatkanmututenagakesehatan. Pada Mei lalu, Jokowi meluncurkan program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan di RSAB Harapan Kita Jakarta. Jokowi berharap terobosan di bidang pendidikan dokter spesialis ini bisa dijalankan bersama. “Agar segera menghasilkan dokter spesialis sebanyak-banyaknya dengan standar internasional,” katanya.

Pemanfaatan Teknologi Menjaga Kesehatan Publik

Ilustrasi Anak Sakit (Pixabay)

Yang tak kalah penting, pemerintah melakukan integrasi sistem data kesehatan berbasis individu. Pengembangan teknologi bidang kesehatan juga dilakukan melalui Biomedical Genome Based Science Initiative.