Negara-negara yang menolak hilirisasi di Indonesia sebagian besar dari Uni Eropa. AmerikaSerikat, salah satu kekuatan ekonomi dunia, justru tidak menggugat. Beberapa negara, seperti Australia dan Papua Nugini, telah memberikan apresiasi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Australia menyebut hilirisasi atasi downstreaming di dalam negeri merupakan hal yang sangat maju.

"Mereka melihat malah Indonesia dengan adanya downstreaming ini bisa maju, dengan leadership Presiden Jokowi Indonesia melakukan hilirisasi digitalisasi. (Itu) pekerjaan holistik terintegrasi," ungkap Luhut dalam Economic Update 2023 CNBC Indonesia, pertengahan Juli 2023.

Hilirisasi sebagai Mesin Pertumbuhan

Ilustrasi Tambang (Pixabay)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kebijakan hilirisasi dan pembatasan ekspor barang mentah dapat menjadi langkah yang tepat bagi Indonesia agar hasil tambang dapat diolah menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Dengan dihentikannya ekspor bijih nikel, pemerintah membuka keran investasi pengolahan nikel. Berdirilah puluhan smelter di berbagai wilayah Indonesia.

Tidak hanya di industri nikel, hilirisasi juga bakal berlanjut kepada komoditas lain, baik sektor mineral maupun non-mineral. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.

Meskipun ditekan negara-negara maju, Pemerintah bertekad terus maju mengembangkan hilirisasi dan ikut bersaing di pasar global. Hilirisasi adalah mesin pertumbuhan (engine of growth) yang memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia untuk sejajar dengan negara-negara industri maju. Kesulitan dalam melewati tahap industrialisasi ini merupakan tahapan yang harus dilewati sebagai bagian dari proses modernisasi sebuah negara.