Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI merupakan milik Golkar. Karena jabatan itu akhirnya 'diambil', pihaknya meminta pengganti. Atas itu akhirnya Golkar mendapatkan delapan kursi menteri.

Awalnya, Bahlil bercerita bahwa Golkar hanya mendapat lima menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Nah, bapak-ibu semua, ada cerita, ini Bang Ical (Aburizal Bakrie) ini waktu proses penyusunan kabinet Bang Ical saya berkomunikasi terus dengan Bang Ical, sering saya menelepon. Jatah kita waktu itu kan lima, ya Bang ya? Jatah kita waktu itu lima. Nah saya sekarang karena sudah terjadi, saya buka saja," ujar Bahlil dalam sambutannya dalam acara Syukuran HUT ke-60 Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (21/10/2024).

Bahlil lantas menyinggung, sebelum pelantikan ada pembicaraan jabatan Ketua MPR diberikan kepada partai lain yang merupakan sahabat Golkar. Diketahui, saat ini MPR dipimpin Ahmad Muzani, yang adalah Sekjen Gerindra.

"Jatah kita lima kemudian waktu itu MPR dikonsesuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan Pilpres. Kita kan nggak bisa lawan Presiden Pak, kalau kita lawan Presiden repot kita semua kan," kata dia.

Bahlil mengatakan, saat itu Golkar melakukan gaya politik Ical, dimana ketika ada jatah Golkar yang diambil, maka pihaknya meminta oposisi yang lain. Bahlil pun berupaya tak mengurangi jatah kursi Golkar.

"Maka kemudian kita melakukan komunikasi politik ala Bang Ical, ini diambil tapi kita juga minta, yang lain. Waktu itu saya diangkat lima itu katanya termasuk Ketua Umum, saya bilang 'Kalau saya jadi Ketua Umum Golkar kemudian jadi menteri mengambil jatah Ketum Golkar berarti saya tidak memboboti Golkar, tapi saya kemudian mengurangi jatah Golkar'. Saya nggak mau," kata Bahlil.