"Dia yang berjuang untuk memantau itu malah dia yang dikriminalisasi itu. Seharusnya enggak boleh karena saya kira masyarakat sipilah juga menjadi bagian untuk mengupayakan adanya perlindungan. Tentu dengan tugasnya," ujarnya.

Guna mencegah imigrasi irreguler, sambung Wahyu, pihaknya menginisiasi program Desa Peduli Buruh Migran atau Desbumi. Mendorong pemerintah desa lebih peduli pada pekerja migran memiliki payung hukum dalam bentuk Perdes.

"Saya kira dengan Kementerian baru kita juga melihat desa itu juga sebagai pangkal sebenarnya. Bisa jadi pangkal masalah tetapi juga jadi pangkal solusi. Kalau kita bisa temukan karena di undang-undang 18 tahun 2017 ada pasal 42 yang mengamanatkan
desa juga punya kewajiban dalam memberikan perlindungan terutama terhadap calon pekerja migran yang akan berangkat. Itu masuk preventif," paparnya.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengatakan Pemerintah melalui Kemlu telah menyediakan akses bagi para pekerja migran dan warga negara Indonesia yang menghadapi masalah di luar negeri.

"Mereka bisa mengakses KBRI. Sekarang kita sudah ciptakan transformasi digital yang kita sebut sebagai portal peduli WNI," terang Judha.

"Kita ada dua platform peduli WNI yang bisa diakses di peduliwni.kemlu.go.id. Bisa melakukan pengaduan online di manapun, kapanpun 24 jam 7 hari. Baik itu si korban maupun keluarganya yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga punya aplikasi Mobile Application Safe Travel Kemlu. Di situ ada Panic Button," imbuhnya.

Sementara Direktur Pengawasan Pencegahan BP2MI Eko Iswantono menekankan perlunya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah pekerja migran ilegal dari Indonesia ke luar negeri.