Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan konsolidasi internal terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Menurut Yusril, diskusi informal antara menteri dan partai politik sudah dilakukan untuk membahas implikasi dari pembatalan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017.

"Putusan MK ini membutuhkan pengaturan baru, karena tanpa ambang batas, mekanisme pencalonan presiden harus disesuaikan," ungkapnya.

Baca Juga: Kemenko Yusril: Pemindahan Mary Jane dari Yogya ke Jakarta Sesuai Prosedur

MK memberikan lima panduan untuk mengatur pencalonan presiden agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit calon.

"Misalnya, jika ada 30 partai peserta pemilu, maksimum bisa ada 30 pasangan calon. Tapi itu terlalu banyak, jadi harus ada mekanisme kompromi," jelas Yusril.

Ia juga menekankan pentingnya mencegah munculnya calon tunggal.