Hal ini ia paparkan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis, 23 Januari 2025.

Menurut Trenggono, hal yang utama harus dilakukan saat menemukan pagar laut tersebut, ialah mengecek secara administratif apakah ada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut yang dikeluarkan. Setelah dipastikan, barulah tindakan selanjutnya diambil.

"Setelah diketahui tidak ada, maka pada hari itu dilakukan (oleh kami) penyegelan," ujar Trenggono di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Itu tahapan pertama begitu," imbuhnya.

Trenggono mengungkapkan, pihaknya sudah berkali-kali melakukan penindakan terhadap persoalan seperti ini. Penyegelan sudah dilakukan ratusan kali terhadap perkara serupa. Jadi bukannya mendiamkan. 

"Karena memang kita sudah melakukan penyegelan ratusan kali. Penyegelan itu tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan," papar dia.

"Cuma tidak terberitakan seperti ini, karena mungkin tidak terlalu menarik," imbuhnya.