Ntvnews.id, Jakarta - Pimpinan KPU Ponorogo, Jawa Timur, memastikan bahwa bupati dan wakil bupati terpilih yang akan dilantik dan menjabat sebagai kepala daerah periode 2025-2029 tetap akan menerima gaji penuh sesuai dengan periodisasi jabatan, meskipun masa kepemimpinannya terpotong 11 bulan akibat pelaksanaan pilkada serentak.

Baca Juga : KPU Tetapkan Bobby Nasution-Surya Gubernur Sumut Terpilih

Komisioner KPU Ponorogo, Arwan Hamidi, menjelaskan pada Rabu bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Baca Juga : KPU Tetapkan Luthfi-Yasih Gubernur Jateng Terpilih

Regulasi ini mengatur hak kepala daerah yang masa jabatannya berkurang karena penyesuaian jadwal Pilkada serentak.

"Aturan ini memastikan kepala daerah tetap menerima hak gaji pokok sesuai masa jabatan yang terpangkas," ujar Arwan, Rabu 12 Febuari 2025.

Selain gaji pokok, ia menjelaskan bahwa kepala daerah yang menyelesaikan masa jabatannya juga berhak menerima gaji pensiun sebesar satu kali gaji, dengan pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.